Pemerintah China menyayangkan sanksi sepihak yang dijatuhkan Uni Eropa dan Inggris terhadap Rusia serta sejumlah perusahaan Tiongkok. Sanksi tersebut dikaitkan dengan penilaian Eropa terhadap sikap Presiden Rusia Vladimir Putin yang dinilai enggan melakukan gencatan senjata dengan Ukraina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyatakan Beijing menyesalkan dan menentang langkah tersebut. “Kami menyesalkan dan dengan tegas menentang sanksi Eropa yang tidak dapat dibenarkan tersebut terhadap perusahaan China,” kata Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (21/5).
Uni Eropa dan Inggris mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia pada Selasa (20/5), sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, pembicaraan itu dilaporkan tidak menghasilkan komitmen untuk gencatan senjata di Ukraina.
Menurut Mao Ning, China menolak sanksi sepihak yang dinilai tidak memiliki dasar hukum internasional atau otorisasi Dewan Keamanan PBB. Ia juga menegaskan posisi China terkait krisis Ukraina, yakni mendorong perundingan perdamaian.
“China tidak pernah menyediakan senjata mematikan bagi pihak-pihak yang berkonflik dan secara ketat mengontrol ekspor barang-barang dengan fungsi ganda,” ujar Mao Ning.
Ia menambahkan, hubungan dan kerja sama antara perusahaan Tiongkok dan Rusia merupakan relasi yang normal dan seharusnya tidak terganggu. Mao Ning juga menyoroti bahwa banyak negara, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat, disebut masih melakukan perdagangan dengan Rusia.
“Negara-negara di Eropa harus berhenti menggunakan standar ganda dalam perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan Rusia dan merugikan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China,” kata Mao Ning. Ia menyatakan China akan melakukan langkah yang diperlukan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya.
Dalam paket sanksi terbaru, Inggris menargetkan 14 anggota tambahan Badan Desain Sosial (SDA) yang disebut melaksanakan operasi informasi yang didanai Kremlin. Sanksi Inggris juga menyasar 46 lembaga keuangan yang dinilai membantu Rusia menghindari sanksi, termasuk Bursa Mata Uang St. Petersburg dan Badan Penjamin Simpanan Rusia.
Selain itu, Inggris turut memberikan sanksi kepada 18 kapal tambahan dalam apa yang disebut “armada bayangan” yang membawa minyak Rusia, berikut pihak-pihak yang mendukung armada tersebut. Sanksi juga mencakup John Michael Ormerod, warga negara Inggris yang disebut membeli kapal untuk armada bayangan Rusia, serta dua kapten tanker armada bayangan Rusia.
Inggris dan Uni Eropa juga memperketat kebijakan Batas Harga Minyak yang membatasi harga minyak Rusia jika diangkut menggunakan layanan G7 seperti asuransi dan logistik. Disebutkan ada kemungkinan penurunan batas harga minyak mentah dari 60 dolar AS, dengan tujuan menurunkan batas mendekati biaya produksi dan menekan pendapatan minyak Rusia.
Sanksi diumumkan setelah serangan Rusia yang disebut menembakkan 273 pesawat nirawak ke kota-kota Ukraina pada Sabtu (17/5), yang disebut sebagai serangan pesawat nirawak terbesar sejak perang berlangsung pada 2022. Salah satu serangan dilaporkan mengenai sebuah bus di Sumy dan menewaskan sembilan warga sipil.
Sanksi tersebut juga disebut bertujuan mengganggu rantai pasokan sistem senjata mematikan Rusia, termasuk rudal Iskander. Rusia disebut menggunakan sejumlah jenis senjata, termasuk rudal Iskander, yang dilaporkan telah menimbulkan korban sipil.
Dalam laporan yang sama, sanksi Inggris dan Uni Eropa disebut telah berdampak buruk pada ekonomi Rusia. Produk domestik bruto (PDB) Rusia dilaporkan menyusut pada kuartal pertama 2025, sementara ekonomi nonpertahanan disebut telah mengalami resesi selama beberapa waktu. Pengeluaran untuk keamanan dan pertahanan disebut telah melampaui 40 persen anggaran federal, dan Presiden Putin dikatakan harus menaikkan pajak serta memangkas pengeluaran sosial untuk melanjutkan perang.
Rusia dan Ukraina sebelumnya menggelar pembicaraan langsung pertama mereka dalam lebih dari tiga tahun konflik pada Jumat (16/5) atas perintah Trump, namun gagal menyepakati gencatan senjata. Disebutkan, Moskow mengajukan persyaratan yang oleh anggota delegasi Ukraina dinilai “tidak dapat diterima”. Ukraina menyatakan siap melakukan gencatan senjata segera sesuai usulan Trump, sementara Rusia menyatakan ingin perundingan terlebih dahulu.
Uni Eropa menilai sikap Rusia tersebut mengisyaratkan Presiden Putin belum ingin mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak 2022.
