Perang antara Iran dan koalisi Amerika Serikat–Israel yang berlangsung selama 40 hari memasuki fase gencatan senjata sejak 8 April dan dijadwalkan berakhir pada 22 April 2026. Konflik ini disebut berdampak melampaui aspek militer, termasuk mengguncang stabilitas ekonomi global melalui kebijakan penutupan selektif Selat Hormuz oleh Iran yang memicu volatilitas harga energi dunia, baik minyak maupun gas alam cair (LNG).
Analis Deutsche Bank, Mallika Sachdeva, menilai situasi tersebut berpotensi menguji ketahanan dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan energi global. Dampaknya dikaitkan dengan melemahnya dominasi petrodolar. Dalam kebijakan penutupan selektif Selat Hormuz, Iran mensyaratkan kapal tanker yang melintas untuk melakukan pembayaran minyak dan LNG menggunakan yuan Tiongkok. Kebijakan ini dipaparkan sebagai bagian dari strategi Iran memperkuat hubungan ekonomi dengan China yang menyerap sekitar 90 persen ekspor minyak Iran, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan berbasis dolar setelah puluhan tahun menghadapi embargo Amerika Serikat.
Data International Monetary Fund juga menunjukkan tren penurunan pangsa dolar AS dalam cadangan devisa global. Pangsa cadangan devisa global dalam dolar AS tercatat turun menjadi 56,77 persen pada kuartal IV-2025, lebih rendah dibandingkan 56,93 persen pada kuartal sebelumnya. Sepanjang 2025, tren penurunan ini disebut konsisten, dari sekitar 57,79 persen pada kuartal pertama hingga mencapai level terendah sejak pertengahan 1990-an. Fenomena tersebut disebut telah muncul sebelum konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, tetapi dinilai menguat setelah Iran menunjukkan kendali strategisnya atas Selat Hormuz.
Dalam perkembangan yang dikaitkan dengan pergeseran tersebut, sejumlah negara di Asia, Amerika Latin, Afrika, hingga Eropa disebut mulai menjajaki transaksi energi menggunakan yuan. Sekitar 1.700 bank global dilaporkan beralih menggunakan mata uang itu. Nilai yuan juga sempat mencapai level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terhadap dolar AS, terutama setelah pelemahan dolar pasca kesepakatan gencatan senjata.
Dari sudut pandang keamanan, perubahan ini digambarkan sebagai ancaman non-tradisional bagi Amerika Serikat. Konsep keamanan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan ancaman militer, tetapi juga mencakup stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Penguatan “petroyuan” dipandang sebagai bentuk tekanan ekonomi yang signifikan karena selama ini kekuatan dolar memungkinkan Amerika Serikat menggunakan sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri, termasuk membatasi akses negara lain ke sistem keuangan global.
Di tengah dinamika tersebut, pada 13 April 2026 di Pentagon, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kerja sama pertahanan bertajuk Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) 2026. Kesepakatan ini mencakup modernisasi militer, peningkatan kapasitas, pelatihan profesional, serta kerja sama operasional. Fokus strategisnya meliputi pengembangan teknologi pertahanan generasi baru dan penguatan hubungan antar personel, dengan tujuan memperkuat posisi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Namun, sehari sebelum penandatanganan MDCP 2026, media India Sunday Guardian mengungkap adanya proposal rahasia dari Amerika Serikat kepada Indonesia berupa Blanket Overflight Clearance. Dalam hukum udara internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago, ruang udara suatu negara merupakan wilayah yang sepenuhnya berdaulat, sehingga setiap pesawat militer asing wajib mengajukan izin setiap kali melintas. Proposal Blanket Overflight Clearance pada dasarnya memangkas prosedur tersebut dengan memberikan izin terbuka bagi pesawat militer untuk melintas tanpa perlu pengajuan per izin, selama dalam periode yang disepakati.
Dengan luas ruang udara Indonesia sekitar 7,78 juta kilometer persegi, termasuk wilayah Flight Information Region (FIR), posisi geografis Indonesia dinilai strategis karena menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi ini menjadikan wilayah Indonesia jalur penting bagi mobilitas militer. Bagi Amerika Serikat, akses yang lebih longgar ke wilayah udara Indonesia disebut dapat mempercepat respons operasional menuju titik-titik konflik potensial seperti Laut Cina Selatan atau kawasan sekitar Taiwan. Selain itu, kemudahan akses juga dinilai membuka peluang lebih besar bagi aktivitas intelijen, pengawasan, dan pengintaian terhadap negara pesaing, khususnya China.
Secara geopolitik, pemberian akses luas terhadap militer Amerika Serikat juga dipandang berpotensi mengubah persepsi negara lain terhadap posisi Indonesia. Mengacu pada teori Balance of Threat dari Stephen M. Walt, tindakan suatu negara tidak selalu dipandang netral, melainkan dapat dibaca sebagai sinyal dalam distribusi ancaman. Karena itu, pemberian akses yang lebih terbuka dapat ditafsirkan sebagai bentuk keberpihakan, meskipun secara resmi Indonesia tetap mengusung prinsip non-blok.
