Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyoroti konsistensi arah diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Ia mempertanyakan urgensi penandatanganan kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat ketika situasi internasional sedang diwarnai isu pelanggaran hukum internasional.
Dino mengatakan langkah tersebut berpotensi memengaruhi reputasi Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal menjunjung tinggi hukum internasional, terutama hukum laut. “Ini menimbulkan pertanyaan soal sensitivitas diplomatik kita. Mengapa dilakukan sekarang," ujarnya usai berbicara dalam Policy Dialogue bersama Menteri Luar Negeri Filipina Therese P. Lazaro di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menurut Dino, penguatan kemitraan dengan Washington seharusnya dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap posisi Indonesia di mata dunia. Ia menilai momentum kerja sama menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan dalam menjaga konsistensi kebijakan luar negeri.
Ia juga mengingatkan peran historis Indonesia sebagai salah satu arsitek utama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dino menyinggung perjuangan panjang Indonesia sejak 1973 hingga 1982 dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan sebagai warisan diplomasi yang perlu dijaga secara konsisten.
“Kalau kita tidak tegas dalam membela hukum internasional, kredibilitas kita dalam mempertahankan kedaulatan maritim bisa dipertanyakan,” kata Dino.
Selain isu bilateral, Dino turut mendorong penguatan peran ASEAN agar tidak hanya didominasi oleh elite pemerintahan. Ia menekankan pentingnya pendekatan people-centered ASEAN yang membuka ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan.
Menurutnya, keterlibatan publik secara bottom-up dapat memperkuat daya tahan kawasan terhadap tekanan geopolitik dari negara-negara besar, sekaligus menjaga relevansi ASEAN sebagai organisasi regional yang inklusif dan responsif.
