Jenewa—Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB/OHCHR) memilih diplomat Indonesia, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Presiden Dewan untuk periode 2026. Pemilihan ini disebut menandai sejarah baru bagi Indonesia.
Sesuai aturan Dewan HAM PBB, presiden ditunjuk untuk masa jabatan satu tahun oleh 47 negara anggota yang berbasis di Jenewa. Suryodipuro akan memimpin persidangan setelah dinominasikan sebagai calon tunggal dari kelompok Asia-Pasifik, yang pada periode ini mendapatkan giliran mengajukan pemimpin Dewan. Anggota lain dari blok regional tersebut antara lain Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.
Suryodipuro menggantikan Presiden Dewan pada tahun sebelumnya, Jurg Lauber dari Swiss. Dalam perannya, ia akan memimpin tiga sesi Dewan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September.
Mantan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI itu juga akan mengawasi peninjauan rekam jejak HAM negara-negara anggota Dewan melalui Mekanisme Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review).
Dalam pernyataannya kepada para delegasi, Suryodipuro mengatakan keputusan Indonesia untuk melangkah maju berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan selaras dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB. “Keputusan kami untuk melangkah maju berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan itu selaras dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB yang mengamanatkan Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata diplomat yang akrab disapa Artho itu, seperti dikutip dari keterangan United Nations Information Center, Jumat, 9 Januari 2026.
Pada pertemuan yang sama, para delegasi juga menyepakati penunjukan kandidat Ekuador, Duta Besar Marcelo Vázquez Bermúdez, sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026.
Meski Bermúdez merupakan kandidat tunggal dari kelompok negara-negara Amerika Latin dan Karibia, pencalonannya tidak didukung Bolivia maupun Kuba, yang menyatakan memisahkan diri dari pemilihan tersebut.
Dalam sambutannya pada rapat organisasi Dewan, perwakilan Kolombia María Juliana Tenorio Quintero menyoroti situasi geopolitik yang tegang dalam konteks “krisis global yang mengakar dalam”. Ia menyebut dunia tengah menyaksikan kembalinya ancaman dan penggunaan kekerasan sebagai cara mengelola hubungan internasional tanpa mempertimbangkan dampak nyata terhadap situasi internasional.
“Kita sekarang menyaksikan kembalinya ancaman dan penggunaan kekerasan sebagai cara mengelola hubungan internasional tanpa mempertimbangkan dampak nyata terhadap situasi internasional, dan hal ini mengancam sistem yang selama lebih dari delapan dekade telah menjadi penting dalam mencegah perang dunia ketiga,” kata Quintero. Pada momen yang ia sebut “bersejarah”, Quintero juga mendesak seluruh delegasi memastikan “kepatuhan mutlak” terhadap hukum Hak Asasi Manusia.
