Sejarah hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Amerika Latin kerap diwarnai tudingan intervensi, termasuk upaya mengganti pemerintahan di negara-negara kawasan tersebut. Dalam narasi yang sering dikaitkan dengan Doktrin Monroe, kebijakan yang diperkenalkan Presiden James Monroe, Amerika Latin dipandang sebagai wilayah yang berada dalam lingkup pengaruh AS dan harus terbebas dari campur tangan kekuatan Eropa.
Dalam perkembangannya, doktrin itu kerap ditafsirkan sebagai penolakan terhadap pemerintahan di Amerika Latin yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Washington atau menjalin hubungan dengan negara yang dipandang sebagai pesaing global AS. Dalam konteks ini, Presiden Venezuela Nicolas Maduro disebut sebagai salah satu figur abad ke-21 yang menghadapi tekanan terkait dinamika tersebut.
Pernyataan Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine turut dikutip dalam pembahasan ini. Ia menyatakan, “Selalu ada kemungkinan kami akan ditugaskan melakukan misi semacam ini lagi.” Pernyataan tersebut memunculkan kembali pertanyaan mengenai kemungkinan berulangnya pola intervensi di kawasan.
Sejumlah peristiwa pada abad ke-20 kerap disebut sebagai contoh jejak pergantian rezim yang melibatkan AS di Amerika Latin.
Guatemala 1954
Pada Juni 1954, Presiden Guatemala yang terpilih, Jacobo Arbenz Guzman, digulingkan oleh sekelompok tentara bayaran yang disebut dilatih dan didanai Washington. Peristiwa ini disebut sebagai pertama kalinya AS melakukan pergantian rezim secara paksa di Amerika Latin. Salah satu latar yang disebut adalah reformasi pertanahan Arbenz yang dinilai mengancam kepentingan United Fruit Corporation.
CIA kemudian mengakui perannya dalam kudeta tersebut, namun dokumen relevan baru dideklasifikasi pada tahun 2000-an. Dokumen itu disebut menjadi acuan bagi bentuk intervensi di masa depan, yang tidak hanya berupa kudeta, tetapi juga melibatkan operasi psikologis, tekanan terhadap elite, dan rekayasa hasil politik.
Republik Dominika 1965
Satu dekade kemudian, AS melakukan intervensi militer langsung di Republik Dominika. Dengan alasan “ancaman Komunis,” Washington mengirim pasukan ke Santo Domingo untuk menindak pendukung Juan Bosch, presiden pertama Republik Dominika yang terpilih secara demokratis dan telah digulingkan oleh junta militer.
AS mengirim lebih dari 20.000 tentara melalui Operasi Power Pack untuk mendukung pasukan anti-Bosch. Pemilu berikutnya pada 1966, yang diwarnai tuduhan kecurangan, menghasilkan kemenangan kandidat yang didukung AS. Pendudukan AS disebut memicu peningkatan penindasan dan menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap intervensionisme Washington di Amerika Latin.
Kuba 1961
Pada April 1961, pasukan pengasingan Kuba yang didukung AS mendarat di pantai selatan Kuba dalam upaya menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Castro berkuasa setelah revolusi sayap kiri menggulingkan diktator Fulgencio Batista yang didukung AS pada 1959.
Invasi Teluk Babi berakhir gagal setelah militer Kuba mengalahkan pasukan sekitar 1.500 orang dalam dua hari. Peristiwa itu disebut mendorong Kuba semakin dekat dengan Uni Soviet dan memicu Krisis Rudal Kuba pada 1962. Kegagalan tersebut juga diikuti Operasi Mongoose, yang digambarkan sebagai kampanye serangan terhadap fasilitas sipil dan operasi rahasia untuk melemahkan pemerintahan Castro.
Cile 1973
Di Cile, Salvador Allende terpilih secara demokratis, namun disebut tidak dikehendaki Washington. CIA disebut telah menjalankan operasi rahasia dan menyebarkan propaganda anti-Komunis sejak pertengahan 1960-an untuk mencegah Allende menjadi presiden. Setelah Allende terpilih pada 1970, Washington disebut menghabiskan tiga tahun dan delapan juta dolar AS untuk kegiatan rahasia, sekaligus memperluas kontak dengan militer Cile dan oposisi pro-kudeta.
Pergantian rezim pada 1973 kemudian berujung pada kediktatoran selama 17 tahun di bawah Augusto Pinochet. Dalam periode itu, puluhan ribu orang dipenjarakan karena alasan politik dan banyak di antaranya menjadi korban penyiksaan.
Nikaragua 1979
Upaya lain terjadi di Nikaragua setelah revolusi menggulingkan diktator Anastasio Somoza yang didukung AS dan mengantarkan tokoh Marxis Daniel Ortega ke tampuk kekuasaan pada 1979. Presiden AS Ronald Reagan disebut diam-diam memberi wewenang kepada CIA untuk memberikan bantuan 20 juta dolar AS kepada kelompok bersenjata penentang Ortega, Contras. Skema ini disebut sebagian didanai dari penjualan senjata ke Iran yang melanggar embargo AS.
Kasus tersebut berkembang menjadi skandal Iran-Contra pada 1986 dan menjerumuskan Nikaragua ke dalam perang saudara selama satu dekade yang menewaskan sekitar 50.000 orang. Meski Ortega sempat kalah dalam pemilihan ulang pada 1996, ia kembali berkuasa satu dekade kemudian dan disebut masih menjadi presiden pada awal 2026.
Rangkaian peristiwa ini kerap digunakan untuk menggambarkan bagaimana Doktrin Monroe dipandang memengaruhi kebijakan luar negeri AS di Amerika Latin, termasuk dalam situasi ketika pemerintahan setempat dianggap bertentangan dengan kepentingan Washington.
