Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi secara komprehensif dampak penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Ia menilai perkembangan tersebut sebagai situasi serius karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global.

Menurut Amelia, gangguan di Selat Hormuz tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi dapat berdampak luas terhadap rantai pasok energi dunia. Pemerintah, kata dia, perlu bersiap menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat muncul akibat situasi tersebut.

Ia merujuk data U.S. Energy Information Administration (EIA) yang menyebut sekitar 20 persen pasokan minyak global setiap hari melewati Selat Hormuz. Jika jalur itu terganggu, volatilitas harga minyak dunia dinilai hampir pasti meningkat dan dapat memengaruhi perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.

Amelia menyebut Indonesia sebagai negara net importir minyak sehingga rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah. Kenaikan harga global, menurutnya, berpotensi meningkatkan beban subsidi energi, memberi tekanan pada APBN, memengaruhi nilai tukar rupiah, hingga mendorong inflasi domestik.

Ia menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara maupun daya beli masyarakat.

Amelia mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, serta Bank Indonesia. Koordinasi itu dinilai penting untuk memitigasi dampak fiskal maupun moneter dari potensi lonjakan harga minyak.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengamanan cadangan energi nasional, termasuk optimalisasi cadangan operasional BBM dan menjaga stabilitas distribusi energi di dalam negeri.

Ia juga menilai diversifikasi sumber pasokan energi perlu dipercepat, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, guna mengurangi ketergantungan pada kawasan yang terdampak konflik.

Amelia mengingatkan pemerintah menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk kemungkinan penyesuaian asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) apabila eskalasi konflik berlangsung lama.

Di tingkat internasional, ia mendorong pemerintah aktif melakukan diplomasi melalui jalur bilateral maupun multilateral untuk menjaga stabilitas kawasan serta memastikan kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.

Menurut Amelia, situasi tersebut tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang matang agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, sekaligus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global.