TEHERAN — Aktivitas di sejumlah sudut Teheran mulai kembali terlihat: kafe membuka pintu, pasar lebih ramai, dan lalu lintas mengalir di jalan tol utama. Namun, di balik kesan normal itu, terjadi perubahan yang lebih mendasar dalam cara masyarakat Iran menyusun prioritas belanja. Seorang pemuda di Teheran barat menggambarkan situasi tersebut secara singkat: pembelian kini bukan lagi soal keinginan, melainkan kebutuhan.

Di tengah perang, sanksi, dan ketidakpastian, pemerintah Iran mengambil sejumlah langkah untuk menstabilkan pasokan barang pokok dan meredam tekanan harga. Pada Minggu, Kabinet Iran menambahkan klausul dalam pedoman pelaksanaan anggaran tahunan untuk memulai kembali nilai tukar preferensial bagi impor kebutuhan pokok, seperti gandum, obat-obatan, peralatan medis, dan susu formula bayi.

Melalui kebijakan itu, pemerintah berencana mengalokasikan hingga 3,5 miliar dolar AS dari bagian pendapatan minyak dan gasnya kepada jaringan wali amanat untuk mengimpor barang-barang penting. Impor tersebut akan menggunakan nilai tukar resmi 285.000 rial per dolar AS—jauh di bawah kurs pasar terbuka yang dilaporkan sebesar 1,55 juta rial per dolar, serta lebih rendah daripada kurs anggaran 1,23 juta rial.

Langkah ini menandai pembalikan sebagian kebijakan dibandingkan rancangan anggaran yang diajukan pada akhir Desember. Saat itu, anggaran tersebut berupaya menghapus nilai tukar termurah, dengan alasan kurs bersubsidi menciptakan sistem yang tidak transparan dan selama bertahun-tahun memicu korupsi tanpa menurunkan harga secara berarti bagi warga.

Namun, seorang deputi di Kementerian Koperasi, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial menyatakan kepada televisi pemerintah bahwa harga barang-barang penting telah “terdampak secara signifikan” setelah penghapusan kurs murah. Yaghoub Andayesh mengatakan kementeriannya telah menyajikan berbagai skenario kepada pemerintah untuk “menjamin ketahanan pangan” pada 11 kategori barang penting yang mengalami lonjakan harga besar dalam beberapa bulan terakhir, meski ia tidak memaparkan angka kenaikannya.

Selain menghidupkan kembali kurs murah, pemerintah juga mengevaluasi kemungkinan meningkatkan bantuan bulanan dan kupon elektronik untuk mengompensasi inflasi pangan. Disebutkan, saat ini setiap orang berhak menerima kurang dari setara 10 dolar AS per bulan.

Memanfaatkan dana kekayaan negara

Otoritas Iran juga menggunakan dana kekayaan negara yang terdampak sanksi untuk pengadaan barang penting. Media pemerintah melaporkan hingga 1 miliar dolar AS akan diambil dari Dana Pembangunan Nasional Iran untuk mengadakan gula, beras, jelai, jagung, bungkil kedelai, daging merah, dan daging ayam impor, dengan tujuan melengkapi cadangan strategis.

Pihak berwenang menyatakan negara memiliki cadangan mata uang dan emas yang cukup serta telah mengalihkan sebagian penjualan minyak—yang dilakukan dengan menghindari sanksi AS—ke dana tersebut, meski tanpa rincian lebih lanjut.

Televisi pemerintah juga menyiarkan bahwa meskipun ada blokade AS terhadap pelabuhan Iran dan pemboman fasilitas minyak dan gas, tantangan utama negara bukan meningkatkan produksi atau mengirim supertanker keluar dari Selat Hormuz. Menurut seorang presenter, tantangan utama adalah membawa tanker kosong ke wilayah Kharg dan Jask untuk memuat minyak yang telah diekstraksi.

Kantor Berita Tasnim yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam mengakui adanya kekhawatiran publik terkait ketahanan pangan setelah perang yang disebut dilancarkan AS dan Israel pada 28 Februari. Namun, Tasnim menilai tidak “realistis” jika Iran diperkirakan menghadapi kelaparan akibat blokade AS, karena negara itu memiliki perbatasan luas dengan tetangga seperti Irak, Turki, dan Pakistan yang dapat memfasilitasi impor.

Televisi pemerintah bahkan menyebut polisi dan pasukan perbatasan dapat berhenti menindak jalur penyelundupan bila terjadi kekurangan barang di pasar.

Kewenangan daerah diperluas, distribusi medis dipusatkan

Pemerintah juga memperluas kewenangan eksekutif para gubernur provinsi perbatasan untuk mendorong impor barang penting dengan birokrasi yang lebih ringan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kepada media pemerintah pada Sabtu bahwa perluasan kewenangan tersebut telah disampaikan secara resmi, tanpa merinci bentuknya. Ia meminta para gubernur menunjukkan “inisiatif dan kreativitas” guna memenuhi kebutuhan tambahan selama perang.

Di sektor kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Iran mengumumkan akan memulai “distribusi terpusat barang strategis” untuk kebutuhan medis dalam dua hari. Kebijakan ini disebut bertujuan memastikan fasilitas medis mendapat akses ke cadangan strategis secara “adil dan tepat waktu” serta mengurangi tantangan pengadaan.

Meski berbagai langkah ditempuh, kekhawatiran kekurangan barang masih berlanjut. Sebagian warga mulai menimbun makanan kaleng dan menyimpan air. Untuk menekan pengeluaran, mereka membatalkan perjalanan dan aktivitas rekreasi, serta menghentikan kunjungan ke restoran dan pemesanan makanan daring.

Seorang pengguna bernama Hadi menulis di X bahwa situasi saat ini “sulit dipercaya”, sambil merujuk pada cuitannya delapan tahun lalu mengenai biaya memberi makan 14 orang di restoran sebesar 2,43 juta rial. Ia menggunakan perbandingan itu untuk menggambarkan bahwa harga satu kali makan saat ini telah meningkat lebih dari enam kali lipat dari angka tersebut.

Pemadaman internet dan dampaknya pada pekerjaan

Krisis juga merembet ke dunia kerja. Pemadaman internet hampir total disebut berlangsung selama dua bulan terakhir. Konflik dengan Israel dan Amerika Serikat dilaporkan menghentikan jutaan pekerjaan. Bagi banyak warga Iran, hilangnya akses internet berarti hilangnya penghasilan.

Di tengah pemadaman, hanya sebagian kecil warga yang masih dapat terhubung secara daring dari dalam negeri, baik melalui koneksi yang disetujui pemerintah maupun dengan membayar mahal untuk jaringan privat virtual (VPN) atau metode lain untuk melewati pembatasan.

Otoritas menyatakan akan membangun kembali infrastruktur Iran, namun menegaskan pemadaman internet akan tetap diberlakukan sepanjang perang. Pemerintah juga memperluas sistem akses internet bertingkat yang selama bertahun-tahun ditentang masyarakat.

Organisasi Perawat Iran menjadi entitas pertama yang secara resmi menolak layanan “internet pro” yang dijual otoritas. Mereka menilai skema tersebut mengubah hak dasar menjadi hak istimewa berbayar. “Ketika akses ke internet global diberikan kepada seluruh rakyat Iran, para perawat juga akan menggunakannya seperti masyarakat lainnya,” kata organisasi itu.

Di permukaan, Teheran tampak bergerak menuju rutinitas. Namun, di balik aktivitas yang kembali hidup, perang tetap terasa dalam keputusan belanja, kecemasan atas pasokan barang, serta ketidakpastian kerja yang dipicu pembatasan internet. Berbagai kebijakan darurat pemerintah menunjukkan upaya menjaga ketahanan, sementara masyarakat menyesuaikan diri dengan tekanan yang belum mereda.