Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi darat skala besar ke Ukraina. Serangan itu melibatkan hampir 200.000 tentara dan disebut sebagai bagian besar dari potensi ekspedisi militer Rusia. Peristiwa tersebut memicu gelombang kejut di Eropa, ketika negara-negara mulai menilai ulang kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi kekuatan militer yang besar.
Sejumlah negara Eropa—termasuk kekuatan tradisional seperti Prancis, Inggris, dan Jerman, serta kekuatan regional seperti Polandia—disebut menyadari bahwa mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan setara di medan perang potensial pada masa depan.
Dalam konteks lebih luas, keamanan Eropa selama beberapa dekade dipengaruhi kerja sama Inggris dan Amerika Serikat yang berakar sejak 1941, ketika Franklin Roosevelt dan Winston Churchill membentuk kerangka komando gabungan melalui Kepala Staf Gabungan untuk menyusun strategi dan mengelola operasi di berbagai medan perang. Keberhasilan invasi D-Day pada 6 Juni 1944 ikut memperkuat pandangan tentang efektivitas operasi gabungan Anglo-Amerika di Eropa.
Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Inggris mencermati pembentukan pemerintahan sosialis pro-Uni Soviet di Blok Timur. Pada 4 April 1949, NATO dibentuk untuk membendung ekspansi Soviet-Komunis di Eropa. Anggota pendiri aliansi ini meliputi Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Belgia, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, dan Portugal. Pada periode yang sama, tiga dari empat zona pendudukan Jerman pascaperang dikelola oleh Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Prancis, sebelum kemudian digabungkan pada Mei 1949 menjadi Republik Federal Jerman (Jerman Barat).
Di tengah dinamika keamanan terbaru, daftar “enam anggota NATO di Eropa yang paling siap berperang melawan Rusia” menyoroti beberapa negara. Namun, data yang tersedia dalam materi ini merinci dua negara: Jerman dan Prancis.
Jerman: kekuatan ekonomi, tantangan kesiapan militer
Jerman digambarkan sebagai negara dengan fondasi ekonomi kuat yang ditopang geografi, iklim, jalur air pedalaman, serta penduduk yang giat. Namun, kondisi Bundeswehr, khususnya angkatan darat (Deutsche Heer), disebut berada dalam situasi sulit dan dinilai tidak siap untuk pertempuran sesungguhnya—terutama jika harus menghadapi kekuatan penyerang dalam skala lebih dari 200.000 personel.
Heer mulai beralih dari kekuatan berbasis wajib militer yang pernah melampaui 100.000 personel menjadi pasukan sukarelawan pada 2011. Pada 2022, jumlahnya disebut menyusut menjadi sekitar 60.000 tentara. Struktur kekuatan tempur Jerman diorganisasi ke dalam Divisi Panzer ke-1 dan ke-10, Divisi Pasukan Cepat (pasukan ringan yang dapat dikerahkan), serta sejumlah unit spesialis dan pendukung yang lebih kecil.
Dalam pengukuran kekuatan tempur, Jerman menggunakan batalion berisi sekitar 1.000 tentara—disebut dua kali ukuran batalion Amerika—yang bermanuver sebagai bagian dari brigade. Target kesiapan Heer mencakup 10.000 tentara siap dikerahkan, kemampuan mempertahankan 4.000 tentara (sekitar satu brigade) di medan operasi tanpa batas waktu, serta menyediakan 1.000 tentara untuk respons krisis atau kontribusi bagi Satuan Tugas Gabungan Kesiapan Sangat Tinggi NATO (VJTF). Namun, kemampuan Heer untuk memenuhi persyaratan minimal ini disebut diragukan.
Dari sisi perlengkapan di atas kertas, Jerman memiliki enam batalion lapis baja. Lima batalion masing-masing dilengkapi 44 tank tempur utama Leopard II, sementara satu batalion gabungan Jerman/Belanda dilengkapi 48 Leopard II. Dari 12 batalion infanteri mekanis, 10 batalion masing-masing disebut dilengkapi 44 kendaraan tempur infanteri Puma, sementara dua batalion gabungan Jerman/Belanda menggunakan kendaraan tempur infanteri CV90.
Prancis: kemampuan ekspedisi dan pengalaman pengerahan
Angkatan Darat Prancis (Armée de Terre) digambarkan sebagai salah satu kisah sukses pertahanan di Eropa. Kekuatan personelnya disebut mencapai 105.000 orang dan dinilai memiliki kemampuan ekspedisi yang nyata.
Setelah serangan teroris di Paris pada 2015, pemerintah Prancis memerintahkan Operasi Sentinelle yang mengerahkan 10.000 tentara untuk berpatroli di dalam negeri. Sejak 2015 hingga saat ini, pasukan tersebut disebut menjaga infrastruktur tertentu, sinagoge, sekolah Yahudi, dan restoran dari ancaman serangan teroris.
Pada 2016, Prancis juga disebut mampu secara bersamaan mengerahkan 3.500 pasukan—kira-kira setingkat brigade—ke kawasan Sahel dalam Operasi Barkhane, sambil mengirim beberapa ratus pasukan ke Republik Afrika Tengah melalui Operasi Sangaris. Selain itu, keberadaan pasukan Prancis juga disebut mencakup ribuan personel tambahan di bekas koloni seperti Senegal dan Gabon.
Materi ini tidak memuat rincian empat negara lain dalam daftar “enam anggota NATO di Eropa” yang disebut paling siap menghadapi Rusia. Namun, gambaran atas Jerman dan Prancis menunjukkan kontras antara tantangan kesiapan dan struktur kekuatan di satu sisi, serta pengalaman pengerahan dan kemampuan ekspedisi di sisi lain.
