Pertemuan ke-82 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) menandai fase baru pembangunan di kawasan Asia Pasifik. Di tengah tekanan ekonomi global yang terus terakumulasi—mulai dari gejolak energi, perlambatan pertumbuhan, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik—kawasan ini tetap bertahan sebagai salah satu poros utama perekonomian dunia.
Namun, pembahasan dalam forum tersebut menegaskan bahwa yang berubah bukan semata laju pertumbuhan, melainkan cara Asia Pasifik menjaga keseimbangan ekonominya. Risiko dinilai semakin saling terhubung, sehingga guncangan di satu sektor dapat cepat menjalar ke sektor lain, melintasi batas negara, dan mempersempit ruang kebijakan nasional.
Dalam situasi seperti itu, stabilitas kawasan dinilai tidak lagi cukup ditopang oleh pendekatan domestik semata. Koordinasi yang lebih erat antarnegara menjadi kebutuhan yang kian mengemuka, sebagaimana tercermin dalam agenda pertemuan ESCAP ke-82 yang berlangsung pada 20–24 April 2026 di Bangkok, Thailand.
Forum ini mengangkat tema “Leaving no one behind: advancing a society for all ages in Asia and the Pacific”. Tema tersebut menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif lintas generasi, sekaligus mencerminkan pergeseran pendekatan kawasan dari fokus pada pertumbuhan ekonomi menuju upaya memastikan manfaat pembangunan lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok masyarakat.
Duta Besar Indonesia untuk Thailand merangkap Komisi Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCAP) Hari Prabowo menyampaikan bahwa agenda pembangunan global perlu ditempatkan dalam horizon yang lebih panjang. Menurut dia, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dapat menjadi fondasi awal, sementara pembahasan kawasan perlu mulai bergerak menuju kerangka pasca-2030 yang lebih adaptif terhadap dinamika global.
Dari perspektif Indonesia, Asia Pasifik tidak hanya berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga memiliki potensi untuk ikut membentuk arah baru agenda pembangunan global yang lebih inklusif. Dalam kerangka itu, prinsip “tidak meninggalkan siapa pun” disebut sebagai dasar utama kebijakan pembangunan.
Prinsip tersebut, menurut pembacaan Indonesia, tidak cukup berhenti pada komitmen, tetapi perlu tercermin dalam kebijakan yang menjangkau kelompok rentan dan memberikan dampak nyata di tingkat masyarakat. Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas negara dan lintas generasi sebagai elemen kunci agar pembangunan tetap inklusif di tengah dunia yang semakin saling terhubung.
Sejalan dengan itu, Indonesia menegaskan peran UNESCAP bukan hanya sebagai forum teknis, melainkan juga ruang strategis untuk memperkuat multilateralisme serta mendorong pembangunan kawasan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
