JAKARTA – Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Salah satu risiko yang disorot adalah potensi gangguan di Selat Hormuz, jalur strategis distribusi minyak dunia, yang dinilai dapat memperbesar tekanan terhadap perekonomian nasional.

Selat Hormuz dikenal sebagai titik vital perdagangan energi global. Jika jalur ini terganggu, distribusi minyak mentah berpotensi tersendat dan mendorong lonjakan harga energi. Sejumlah pasar saham dunia dilaporkan melemah seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Di dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami koreksi.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan, dalam kanal YouTube Sinkos Indonesia pada Senin (2/3/2026), menilai kenaikan harga minyak saat ini masih berada pada tahap awal. Namun, bila gangguan distribusi berlanjut, dampaknya diperkirakan meluas tidak hanya ke sektor energi, tetapi juga ke inflasi, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat.

Menurutnya, Indonesia berada dalam posisi rentan karena ketergantungan terhadap impor energi masih relatif tinggi. Cadangan energi nasional disebut terbatas, sementara sebagian pasokan impor berasal dari kawasan yang berpotensi terdampak konflik.

Ia menilai kondisi tersebut berisiko memperbesar tekanan terhadap neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama jika pemerintah perlu menambah subsidi atau kompensasi energi untuk menahan dampak kenaikan harga minyak dunia.

Di tengah ancaman eksternal itu, sejumlah ekonom juga menyoroti tantangan mendasar pada struktur ekonomi Indonesia. Budiawan menyebut bahwa dalam sekitar satu dekade terakhir produktivitas ekonomi Indonesia tercatat menurun sekitar 2,8 persen. Pada periode yang sama, Vietnam dan Malaysia justru mencatat kenaikan produktivitas masing-masing hampir 15 persen dan lebih dari 16 persen.

Ia menambahkan, Vietnam bahkan disebut telah menyamai pendapatan per kapita Indonesia. Dengan tingkat investasi yang relatif setara, pertumbuhan ekonomi Vietnam dinilai dapat mencapai sekitar 1,7 kali lipat Indonesia, yang mencerminkan efisiensi struktur industrinya lebih kuat.

Efisiensi investasi Indonesia, lanjutnya, tercermin dari rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang berada di kisaran 6,5–7. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang berada di sekitar 4,8. ICOR yang tinggi menunjukkan kebutuhan investasi lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama.

Dalam konteks itu, ia menilai target pertumbuhan ekonomi 7–8 persen akan sulit dicapai secara berkelanjutan tanpa reformasi struktural di sektor industri.

Ia juga menyinggung fenomena deindustrialisasi dini (premature deindustrialization). Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada tahun 2000 berada di kisaran 28–30 persen disebut turun menjadi sekitar 18–19 persen. Penurunan ini terjadi ketika Indonesia masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah, sementara secara teori pergeseran dari manufaktur ke sektor jasa umumnya terjadi setelah suatu negara mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Dampaknya, terjadi peningkatan tenaga kerja di sektor informal yang produktivitasnya relatif lebih rendah. Kondisi tersebut dinilai membatasi penciptaan lapangan kerja formal yang stabil dan berpenghasilan lebih baik.

Di sisi lain, sektor pertambangan juga menjadi perhatian. Lonjakan harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir dinilai lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu. Disebutkan terdapat pengusaha batu bara yang mengalami kenaikan aset signifikan saat harga komoditas melonjak.

Situasi ini kembali memunculkan perdebatan mengenai implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sejumlah kalangan, kata Budiawan, menilai peran BUMN strategis perlu diperkuat agar pengelolaan sumber daya alam berjalan lebih transparan, profesional, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam situasi global yang tidak menentu, pemerintah dinilai perlu memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong reformasi struktural industri, serta memastikan kebijakan ekonomi berbasis kajian risiko geopolitik yang komprehensif. Tanpa pembenahan struktural, guncangan eksternal seperti konflik di Timur Tengah dikhawatirkan dapat mempercepat tekanan terhadap perekonomian nasional yang tengah menghadapi tantangan daya saing dan produktivitas.