JAKARTA – Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI Hasan Basri menyatakan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi geopolitik di berbagai kawasan. Ia menyoroti keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik dengan Iran, serta kontak senjata antara Afghanistan dan Pakistan.
Hasan Basri mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi diplomatik yang lebih agresif. Menurutnya, situasi tersebut tidak hanya menjauhkan dunia dari perdamaian, tetapi juga berpotensi meruntuhkan legitimasi lembaga perdamaian internasional, termasuk Board of Peace (BOP) yang disebutnya turut melibatkan peran aktif Indonesia.
Ia menilai Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertindak, serta mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menjalankan amanat UUD 1945 alinea keempat. “Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton. Kita harus hadir untuk menghentikan perang dan menciptakan situasi kondusif di Timur Tengah serta wilayah internasional lainnya,” ujarnya.
DPD RI, kata Hasan Basri, memandang peperangan hanya akan meninggalkan duka berkepanjangan bagi peradaban. Ia merinci sejumlah dampak yang dapat timbul dari konflik yang terus berlanjut, mulai dari lonjakan korban jiwa dan meningkatnya jumlah penyandang disabilitas akibat luka perang, kerugian finansial besar bagi pihak-pihak yang terlibat, hingga kerusakan tatanan hukum internasional yang semestinya dipatuhi negara-negara berdaulat.
Dalam pernyataannya, Hasan Basri juga menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan perannya sesuai mandat Piagam PBB, khususnya Pasal 2 terkait prinsip-prinsip dasar dan Pasal 4 mengenai kewajiban dan keanggotaan. Selain itu, ia meminta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lebih maksimal menangani konflik di antara sesama negara anggota, termasuk Afghanistan dan Pakistan.
Ia menyarankan Indonesia mengusulkan Sidang Umum Luar Biasa atau pertemuan tingkat kepala negara, baik di lingkup PBB maupun OKI, untuk memutus rantai eskalasi perang secara cepat.
Di dalam negeri, Hasan Basri mengingatkan dampak konflik global terhadap sektor energi. Dengan ketergantungan impor minyak yang tinggi dari kawasan Arab, gangguan di Timur Tengah dinilai dapat mengganggu stabilitas domestik. Ia merujuk data Kementerian ESDM yang menyebut cadangan minyak nasional saat ini hanya bertahan sekitar 20 hari.
Karena itu, pemerintah diminta segera menyiapkan skema mitigasi untuk melindungi masyarakat dari ancaman krisis energi global. Hasan Basri juga menegaskan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik harus menjadi prioritas, termasuk kesiapan melakukan evakuasi jika situasi memburuk.
“Perang tidak akan pernah menyelesaikan masalah hanya menyengsarakan rakyat. Terlebih di bulan Ramadan ini, kami menyerukan dialog dan persaudaraan demi menjaga perdamaian abadi,” tutupnya.
