Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan memburuknya kondisi fiskal di banyak negara, dengan Amerika Serikat (AS) menjadi contoh yang paling menonjol. Utang AS yang telah menembus US$39 triliun—setara sekitar Rp 674.000 triliun dengan kurs Rp 17.280 per dolar AS—dinilai bukan lagi sekadar isu domestik, melainkan mencerminkan tekanan yang juga dialami berbagai negara lain.
Dalam peluncuran laporan Fiscal Monitor dua tahunan pada Rabu (15/4/2026), Direktur Departemen Fiskal IMF Rodrigo Valdés menyampaikan peringatan bahwa ekonomi global kembali diuji oleh dampak perang di Timur Tengah, sementara ruang gerak fiskal banyak pemerintah kian sempit. Menurutnya, kondisi keuangan publik di banyak negara sudah semakin tertekan sehingga kemampuan merespons guncangan baru—mulai dari konflik, kenaikan harga energi, hingga perlambatan ekonomi—menjadi terbatas.
IMF memperkirakan utang publik global akan mencapai 99% dari produk domestik bruto (PDB) dunia pada 2028. Dalam skenario tekanan berat yang masih dianggap mungkin terjadi, rasio utang publik global bahkan dapat melonjak hingga 121% dari PDB dunia hanya dalam tiga tahun.
Defisit AS diproyeksikan naik lagi
AS disebut sebagai contoh utama kompleksitas masalah fiskal yang kian rumit. Defisit anggaran AS sempat turun tipis pada tahun lalu, dari hampir 8% PDB menjadi di bawah 7% PDB, salah satunya didorong tambahan penerimaan dari tarif yang masuk ke kas pemerintah federal. Namun, IMF menilai perbaikan itu tidak akan bertahan.
Valdés mengatakan IMF memperkirakan defisit AS akan kembali naik ke sekitar 7,5% PDB dan bertahan di kisaran tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Pada saat yang sama, utang AS diperkirakan melewati 125% dari PDB pada tahun ini dan berpotensi meningkat menjadi 142% dari PDB pada 2031.
Untuk menstabilkan arah utang—bukan menurunkannya—AS disebut perlu melakukan pengetatan fiskal sekitar 4 poin persentase dari PDB. Valdés menilai penyesuaian sebesar itu bukan langkah kecil dan, jika dilakukan, akan menjadi salah satu pengetatan fiskal terbesar pada masa damai dalam sejarah modern AS.
IMF juga menyoroti sinyal dari pasar obligasi. Keunggulan surat utang pemerintah AS dibandingkan surat utang negara maju lain disebut mulai mengecil. Menurut Valdés, hal itu menunjukkan pasar tidak lagi setenang sebelumnya dalam memandang utang AS. IMF menyampaikan pesan tegas kepada Kongres AS bahwa masalah tersebut tidak bisa terus ditunda.
Tekanan fiskal meluas di banyak negara
Di tingkat global, IMF menyoroti memburuknya kesenjangan fiskal—yakni jarak antara posisi saldo primer suatu negara saat ini dan posisi yang dibutuhkan untuk menstabilkan utang. Kesenjangan itu disebut memburuk sekitar 1 poin persentase dibandingkan lima tahun sebelum pandemi Covid-19.
Valdés menegaskan persoalan ini tidak semata terkait siklus ekonomi, melainkan mencerminkan pilihan kebijakan: belanja pemerintah yang secara permanen lebih tinggi dan penerimaan yang lebih rendah. Beban utang juga semakin berat karena suku bunga riil kini berada sekitar 6 poin persentase lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, sehingga biaya menanggung utang yang sudah ada menjadi lebih mahal.
Konflik Timur Tengah dan risiko subsidi energi
Konflik di Timur Tengah menambah risiko fiskal, terutama melalui potensi kenaikan harga energi dan pangan. IMF mengingatkan bahwa respons yang secara politik mudah—seperti subsidi energi secara luas atau pemangkasan cukai bahan bakar—dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang besar.
Valdés menilai kebijakan subsidi luas atau pemangkasan cukai dapat merusak sinyal harga, membebani anggaran, tidak tepat sasaran, dan sulit dicabut setelah berjalan. Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan domestik dapat memengaruhi harga global. Berdasarkan pemodelan IMF, efek rambatan subsidi semacam itu dapat membuat dampak kenaikan harga menjadi dua kali lebih besar bagi negara yang tidak memberikan subsidi.
Era Dabla-Norris, yang memimpin penyusunan Fiscal Monitor, menyatakan respons pemerintah kali ini lebih terkendali dibandingkan saat krisis energi 2022. Namun, ia menekankan ruang fiskal kini jauh lebih terbatas sehingga penggunaan kembali subsidi luas dapat menimbulkan biaya yang sangat besar.
IMF menyarankan pemerintah untuk melindungi masyarakat, bukan melindungi harga. Artinya, bantuan sebaiknya bersifat sementara dan tepat sasaran bagi kelompok paling rentan, bukan diberikan merata.
AI dinilai berpotensi membantu, tetapi memunculkan tantangan baru
IMF juga menyinggung kecerdasan buatan (AI) sebagai salah satu faktor yang dapat membantu pemerintah meningkatkan efisiensi. Dabla-Norris menyebut AI berpotensi meningkatkan produktivitas, memperbaiki administrasi pajak, serta membuat layanan kesehatan dan pendidikan lebih efisien.
Namun, IMF menilai AI juga membawa risiko, termasuk potensi memperbesar konsentrasi kekayaan, mengganggu pasar tenaga kerja, serta menggerus basis pajak penghasilan dan pajak upah yang selama ini menjadi fondasi sistem perlindungan sosial modern. Dabla-Norris mempertanyakan apakah sistem pajak dan perlindungan sosial saat ini masih memadai menghadapi perubahan akibat AI, mengingat masih banyak ketidakpastian mengenai arah perkembangan teknologi tersebut dan dampaknya terhadap ketimpangan.
IMF menekankan tantangan bagi pemerintah adalah memastikan kebijakan fiskal, perpajakan, dan perlindungan sosial cukup adaptif untuk menghadapi risiko yang menyertai perkembangan AI.
