Indonesia diusulkan menjadi calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Pengusulan ini dilakukan oleh Kelompok Asia Pasifik di Dewan HAM PBB, sejalan dengan mekanisme rotasi keketuaan berdasarkan kawasan yang menempatkan giliran Asia Pasifik pada 2026.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia. Dalam pernyataan resmi melalui video pada Rabu (24/12), ia mengatakan pencalonan tersebut mencerminkan dukungan dan kepercayaan kawasan terhadap peran serta kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global.
Yvonne juga menekankan posisi Indonesia yang kerap berperan sebagai bridge builder dalam berbagai forum internasional, termasuk pada isu-isu HAM yang dinilai kompleks dan sensitif. Menurutnya, sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada blok ideologis atau politik tertentu, Indonesia dinilai mampu menjembatani perbedaan pandangan antara negara maju dan berkembang, serta antara Selatan Global dan Utara Global, termasuk perbedaan latar belakang budaya dan sistem pemerintahan.
Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Selama masa keanggotaan tersebut, Indonesia disebut aktif mendorong pendekatan HAM yang holistik, berbasis dialog, serta menghormati prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Dalam berbagai forum multilateral, Indonesia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menangani persoalan HAM melalui solusi berbasis konsensus dan kerja sama internasional.
Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026 direncanakan pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Yvonne menilai momentum tersebut strategis di tengah tantangan global, mulai dari ketegangan geopolitik, krisis kemanusiaan, hingga degradasi norma HAM di sejumlah kawasan. Ia menyebut kesempatan ini dapat digunakan untuk mendorong penguatan tata kelola internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
Pemerintah Indonesia, menurut Yvonne, menyatakan komitmen untuk menjalankan mandat presidensi—apabila terkonfirmasi—secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi kemajuan serta perlindungan HAM bagi semua.
Jika proses konfirmasi berjalan sesuai rencana, jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 disebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.
