Indonesia mendorong kawasan Asia-Pasifik untuk mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah pembangunan global, terutama menjelang berakhirnya Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs). Dorongan ini menempatkan Asia-Pasifik tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan agenda pembangunan dunia berikutnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand dan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP), Hari Prabowo, saat memimpin Delegasi Indonesia dalam Sidang Komisi ke-82 UNESCAP di Bangkok, Minggu, 20 April 2026.

Dalam forum itu, Hari menilai Asia-Pasifik perlu berperan sebagai “kompas” dalam merancang agenda pembangunan global pasca-2030. Ia menekankan perlunya pemikiran dan perumusan keberlanjutan agenda pembangunan yang tetap relevan, inklusif, serta mampu menjawab tantangan global yang terus berkembang.

Indonesia juga menyoroti keragaman pengalaman negara-negara di Asia-Pasifik—mulai dari negara maju hingga berkembang—sebagai modal penting untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan inklusif di tingkat global.

Selain itu, Indonesia kembali menegaskan pentingnya prinsip leaving no one behind sebagai fondasi utama pembangunan. Menurut Indonesia, prinsip tersebut perlu diwujudkan secara konkret melalui kebijakan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Hari menekankan bahwa komitmen tersebut harus tercermin dalam kebijakan yang inklusif dan berdampak nyata bagi semua kelompok tanpa terkecuali. Indonesia juga mendorong penguatan solidaritas lintas generasi dan lintas negara sebagai kunci dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan demografi dan ketimpangan pembangunan.

Sidang Komisi ke-82 UNESCAP tahun ini mengangkat tema “Leaving no one behind: advancing a society for all ages in Asia and the Pacific,” yang menyoroti pentingnya pembangunan inklusif bagi seluruh kelompok usia di kawasan Asia dan Pasifik.