Indonesia menyerukan negara-negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) di kawasan Asia-Pasifik untuk memperkuat kerja sama regional. Seruan itu disampaikan kepada para menteri dari berbagai negara yang berkumpul dalam Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC38) di Brunei Darussalam, yang menjadi forum untuk menegosiasikan kolaborasi dan prioritas aksi bersama FAO.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Ali Jamil, yang mewakili pemerintah, menyatakan negara anggota FAO di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, telah aktif dalam berbagai inisiatif FAO yang mendukung solusi lokal. Dalam pertemuan itu, Indonesia mengusulkan penjajakan wadah transformasi sistem pangan sub-regional Asia Tenggara untuk meningkatkan koordinasi, pertukaran pengetahuan, serta dukungan pembiayaan, termasuk melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.
Ali juga menyampaikan Indonesia tengah menjajaki reformasi struktural dan penguatan tata kelola agar petani ditempatkan sebagai pusat transformasi sistem pangan dan pertanian. Menurutnya, pertanian merupakan sektor penting bagi perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 14 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan menopang kehidupan lebih dari 40 juta orang, yang mayoritas merupakan petani kecil.
Ia menilai kondisi serupa juga terlihat di kawasan Asia-Pasifik. Petani kecil yang mencakup sekitar 80 persen produsen di kawasan tersebut disebut menghasilkan 54 persen dari produksi pertanian dan perikanan global.
APRC38 berlangsung pada periode yang dinilai krusial bagi sistem agripangan, yang menghadapi tekanan meningkat akibat ketegangan geopolitik dan dampak iklim. Konferensi ini bertujuan memperkuat kapasitas pertanian kawasan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi semua, termasuk memastikan petani kecil memperoleh manfaat dari teknologi dan perdagangan.
Saat membuka konferensi, Putra Mahkota Kesultanan Brunei Darussalam Pangeran Al Muhtadee Billah menyerukan negara anggota untuk bekerja sama meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di kawasan. Ia menyoroti tekanan terhadap sistem pangan akibat perubahan iklim yang memengaruhi cara menanam dan memproduksi pangan, tekanan pada ekosistem alami, serta rantai pasokan yang masih rentan.
Ia juga menyinggung konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah yang dinilai terus mengganggu perdagangan global dan pasar energi. Dalam situasi tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjadikan ketahanan pangan sebagai fokus utama dalam upaya kolektif negara-negara.
Sementara itu, Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu menyoroti dampak kenaikan harga energi dan pupuk, penurunan pendapatan dari ekspor pertanian ke negara-negara Timur Tengah, serta ketidakpastian yang berkelanjutan. Ia menyebut konflik tahun 2026 di Timur Tengah meningkatkan volatilitas pasar komoditas pertanian dan menambah tekanan inflasi global.
Qu juga mengingatkan tekanan jangka panjang dari dampak iklim yang semakin intens, termasuk kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, serta degradasi lahan dan air. Menurutnya, kawasan perlu membangun ketahanan dari dalam karena dukungan eksternal tidak akan berkelanjutan tanpa kemauan kolektif.
Qu mencatat Asia-Pasifik, yang mencakup lebih dari separuh populasi dan produksi pangan dunia, telah mencatat kemajuan besar dalam produktivitas pertanian, perdagangan, dan inovasi teknologi. Namun, ia menekankan kawasan tersebut juga memiliki jumlah populasi yang mengalami kerawanan pangan lebih besar dibanding kawasan lain, seraya mengingatkan bahwa sumber daya publik saja tidak akan cukup untuk menjawab tantangan yang ada.
