Indonesia menyerukan negara-negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) di kawasan Asia-Pasifik untuk memperkuat kerja sama regional. Seruan itu disampaikan kepada para menteri dari seluruh kawasan yang menghadiri Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC38) di Brunei Darussalam, yang menjadi forum untuk menegosiasikan kolaborasi dan prioritas aksi bersama FAO.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Ali Jamil mengatakan negara-negara anggota FAO di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, telah aktif dalam berbagai inisiatif FAO yang mendukung solusi lokal.
Dalam kesempatan itu, Indonesia mengusulkan penjajakan wadah transformasi sistem pangan sub-regional Asia Tenggara untuk meningkatkan koordinasi, pertukaran pengetahuan, serta dukungan pembiayaan, termasuk melalui Kerja Sama Selatan-Selatan. Ali juga menyampaikan Indonesia sedang menjajaki reformasi struktural dan penguatan tata kelola guna menempatkan petani sebagai pusat transformasi sistem pangan dan pertanian.
Ali menilai pertanian merupakan pusat perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sekitar 14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menopang kehidupan lebih dari 40 juta orang, yang mayoritas merupakan petani kecil. Kondisi serupa, menurut dia, juga terjadi di Asia-Pasifik. Petani kecil di kawasan tersebut—yang mencakup 80 persen dari seluruh produsen—menghasilkan 54 persen dari produksi pertanian dan perikanan global.
APRC38 berlangsung pada periode yang dinilai kritis bagi sistem agripangan, yang menghadapi tekanan meningkat akibat ketegangan geopolitik dan dampak iklim. Konferensi ini bertujuan memperkuat kapasitas pertanian kawasan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi semua, termasuk memastikan petani kecil merasakan manfaat teknologi dan perdagangan.
Saat membuka konferensi, Putra Mahkota Kesultanan Brunei Darussalam Pangeran Al Muhtadee Billah mengajak negara anggota bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di kawasan. Ia menyoroti tekanan yang meningkat terhadap sistem pangan, mulai dari perubahan iklim yang memengaruhi cara menanam dan memproduksi pangan, tekanan terhadap ekosistem alami, hingga rantai pasokan yang masih rentan.
Ia juga menekankan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah terus mengganggu perdagangan global dan pasar energi. Dalam situasi itu, ia mengingatkan pentingnya menjadikan ketahanan pangan sebagai fokus utama dalam upaya kolektif negara-negara.
Sementara itu, Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu menyoroti kenaikan harga energi dan pupuk, penurunan pendapatan dari ekspor pertanian ke negara-negara Timur Tengah, serta ketidakpastian yang berkelanjutan. Ia menyebut konflik tahun 2026 di Timur Tengah meningkatkan volatilitas pasar komoditas pertanian dan menambah tekanan inflasi global.
Qu juga mengingatkan tekanan jangka panjang dari dampak iklim yang kian intens, termasuk kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, serta degradasi lahan dan air. Menurutnya, ketahanan perlu dibangun dari dalam karena bantuan eksternal tidak akan berkelanjutan tanpa kemauan kolektif.
Meski mencatat Asia-Pasifik—yang mencakup lebih dari separuh populasi dan produksi pangan dunia—telah mencatat kemajuan dalam produktivitas pertanian, perdagangan, dan inovasi teknologi, Qu menyebut kawasan ini juga memiliki jumlah populasi yang mengalami kerawanan pangan lebih besar dibandingkan kawasan lain. Ia menilai sumber daya publik saja tidak akan cukup, sehingga mendorong peserta konferensi membahas pembiayaan dan investasi sistem agripangan, yang menjadi fokus sejumlah dialog meja bundar dalam APRC38.
