Indonesia menyerukan negara-negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) di kawasan Asia-Pasifik untuk memperkuat kerja sama regional. Seruan itu disampaikan kepada para menteri dari berbagai negara yang menghadiri Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC38) di Brunei Darussalam, yang menjadi forum untuk menegosiasikan kolaborasi dan prioritas aksi bersama FAO.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Ali Jamil mengatakan negara-negara Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, aktif dalam berbagai inisiatif FAO yang mendukung solusi lokal. Dalam kesempatan itu, Indonesia mengusulkan penjajakan wadah transformasi sistem pangan sub-regional Asia Tenggara untuk meningkatkan koordinasi, pertukaran pengetahuan, serta dukungan pembiayaan, termasuk melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.
Ali juga menyampaikan Indonesia tengah menjajaki reformasi struktural dan penguatan tata kelola guna menempatkan petani sebagai pusat transformasi sistem pangan dan pertanian. Menurutnya, sektor pertanian merupakan penopang perekonomian Indonesia dengan kontribusi sekitar 14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menopang kehidupan lebih dari 40 juta orang, yang mayoritas merupakan petani kecil.
Gambaran serupa disebut terjadi di seluruh Asia-Pasifik. Petani kecil di kawasan tersebut, yang mencakup sekitar 80 persen dari seluruh produsen, menghasilkan 54 persen produksi pertanian dan perikanan global.
APRC38 berlangsung pada periode yang dinilai krusial bagi sistem agripangan, yang menghadapi tekanan dari ketegangan geopolitik dan dampak iklim. Konferensi ini bertujuan memperkuat kapasitas pertanian kawasan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi semua, dengan penekanan agar petani kecil dapat merasakan manfaat teknologi dan perdagangan.
Saat membuka konferensi, Putra Mahkota Kesultanan Brunei Darussalam Pangeran Al Muhtadee Billah menyerukan negara-negara anggota untuk bekerja sama meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di kawasan. Ia menilai sistem pangan di wilayah tersebut berada di bawah tekanan yang meningkat, antara lain karena perubahan iklim yang memengaruhi cara menanam dan memproduksi pangan, tekanan terhadap ekosistem alami, serta rantai pasokan yang masih rentan.
Ia juga menyinggung konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah yang dinilai terus mengganggu perdagangan global dan pasar energi. Dalam situasi itu, ia mengingatkan pentingnya menjadikan ketahanan pangan sebagai fokus utama upaya kolektif negara-negara.
Sementara itu, Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu menyoroti dampak kenaikan harga energi dan pupuk, penurunan pendapatan dari ekspor pertanian ke negara-negara Timur Tengah, serta ketidakpastian yang berkelanjutan. Menurutnya, kondisi tersebut terkait konflik tahun 2026 di Timur Tengah yang meningkatkan volatilitas pasar komoditas pertanian dan tekanan inflasi global.
Qu juga menekankan tekanan jangka panjang akibat dampak iklim yang semakin intensif, termasuk kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, serta degradasi lahan dan air. Ia menyatakan ketahanan perlu dibangun dari dalam karena bantuan eksternal tidak akan berkelanjutan tanpa kemauan kolektif.
Meski Asia-Pasifik—yang mencakup lebih dari separuh populasi dan produksi pangan dunia—dinilai telah mencatat kemajuan besar dalam produktivitas pertanian, perdagangan, dan inovasi teknologi, Qu mengatakan kawasan ini juga memiliki jumlah penduduk yang mengalami kerawanan pangan lebih besar dibanding kawasan lainnya. Ia menambahkan sumber daya publik saja tidak akan cukup, sehingga mendorong peserta konferensi terlibat dalam pembahasan pembiayaan dan investasi sistem agripangan yang menjadi fokus sejumlah dialog meja bundar di APRC38.
