Pemerintah Indonesia menyerukan penguatan kerja sama regional di antara negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) di kawasan Asia-Pasifik untuk memperkuat ketahanan pangan. Seruan itu disampaikan dalam Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC38) yang digelar di Brunei Darussalam.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Ali Jamil, yang mewakili pemerintah, mengatakan negara-negara anggota FAO di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, telah aktif dalam berbagai inisiatif FAO yang mendukung solusi lokal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dalam forum itu, Indonesia mengusulkan penjajakan wadah transformasi sistem pangan sub-regional Asia Tenggara. Menurut Ali, wadah tersebut diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, memperkuat pertukaran pengetahuan, serta mendukung pembiayaan, termasuk melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.
Ali juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah menjajaki reformasi struktural dan penguatan tata kelola dengan tujuan menempatkan petani sebagai pusat transformasi sistem pangan dan pertanian.
Ia menambahkan, sektor pertanian merupakan bagian penting perekonomian Indonesia dengan kontribusi sekitar 14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menopang kehidupan lebih dari 40 juta orang, yang mayoritas merupakan petani kecil.
Gambaran serupa disebut juga terjadi di kawasan Asia-Pasifik. Petani kecil di wilayah ini mencakup sekitar 80 persen dari seluruh produsen dan menghasilkan 54 persen dari produksi pertanian dan perikanan global.
APRC38 berlangsung pada periode yang dinilai krusial bagi sistem agripangan, di tengah meningkatnya tekanan akibat ketegangan geopolitik dan dampak perubahan iklim. Konferensi ini bertujuan memperkuat kapasitas pertanian kawasan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi semua, termasuk memastikan petani kecil memperoleh manfaat dari teknologi dan perdagangan.
Saat membuka konferensi, Putra Mahkota Kesultanan Brunei Darussalam Pangeran Al Muhtadee Billah menyerukan negara-negara anggota untuk bekerja sama meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di kawasan. Ia menilai sistem pangan di berbagai wilayah menghadapi tekanan yang kian besar, mulai dari dampak perubahan iklim terhadap cara menanam dan memproduksi pangan, tekanan pada ekosistem alami, hingga kerentanan rantai pasokan.
