Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat tengah membangun narasi untuk membenarkan intervensi militer, menyusul pernyataan keras Presiden AS Donald Trump terkait penanganan demonstrasi massal di Iran.
Tuduhan itu mengemuka setelah Trump mengancam akan mengambil “tindakan keras” jika aparat Iran terus melakukan penindakan brutal terhadap para demonstran. Trump juga menyatakan AS akan bereaksi keras apabila otoritas Iran mulai melakukan penggantungan dalam rangka penindakan terhadap pemberontakan rakyat melawan pemerintah.
Melalui unggahan misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di platform X pada Selasa (13/1/2026), Iran menyebut kebijakan AS terhadap Teheran “berakar pada perubahan rezim,” dengan sanksi, ancaman, kerusuhan yang disebut direkayasa, serta kekacauan sebagai modus untuk menciptakan dalih intervensi militer. Iran juga menyatakan “strategi” Washington akan “gagal lagi.”
Pada hari yang sama, Trump menyerukan warga Iran untuk melanjutkan protes nasional dan mengambil alih lembaga-lembaga negara, seraya menuduh aparat melakukan kekerasan terhadap demonstran. “Para patriot Iran, TERUSLAH BERPROTES - KUASAI LEMBAGA-LEMBAGA KALIAN!!!” tulis Trump di platform Truth Social.
Dalam pernyataan lain, Trump meminta agar nama-nama “para pembunuh dan pelaku kekerasan” dicatat, dan menyebut mereka akan “membayar mahal” atas perbuatannya. Ia juga mengatakan telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai “pembunuhan demonstran” berhenti, serta menambahkan bahwa “bantuan sedang dalam perjalanan.” Namun, Trump tidak merinci bentuk bantuan yang dimaksud.
Masih pada Selasa, ketika ditanya apakah Amerika Serikat telah menyarankan sekutunya untuk mengungsi dari Iran, Trump menjawab, “Mereka harus keluar; itu ide yang bagus.” Ia juga mengumumkan tarif 25 persen untuk negara mana pun yang berbisnis dengan Iran.
Sementara itu, pihak berwenang Iran bersikeras mereka telah mendapatkan kembali kendali setelah demonstrasi massal berturut-turut yang disebut menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kepemimpinan ulama sejak Revolusi Islam 1979.
Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah menggunakan tembakan langsung terhadap para demonstran dan menutupi skala penindakan melalui pemadaman internet yang disebut telah berlangsung lebih dari empat hari.
Berita ini juga memuat bagian bertajuk “Korban Tewas akibat Protes,” namun tidak menyertakan rincian angka atau keterangan lebih lanjut.
