Islam kerap menjadi faktor penting dalam membingkai konstelasi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sejarah kawasan ini, sebagaimana dipaparkan dalam tulisan perspektif Tesa Wahyuni, tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya Islam dalam panggung politik internasional sejak masa Khulafa al-Rasyidin hingga Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad.
Dalam catatan itu, sejarawan Bernard Lewis disebut mengakui kejayaan Abbasiyah yang juga diakui oleh sejarawan Muslim dan Barat. Masa keemasan Islam di pusat-pusat seperti Madinah, Damaskus, dan Baghdad, serta menyebarnya dinasti-dinasti Islam di wilayah lain—seperti Mesir, Maroko, dan Tunisia—dipandang sebagai titik awal untuk membaca peta politik kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.
Gelombang revolusi dan perubahan politik
Menurut tulisan tersebut, pergolakan politik kontemporer di Timur Tengah dan Afrika Utara dianggap berkaitan erat dengan sejarah pergolakan Islam pada masa lalu. Salah satu momentum penting yang disebut adalah tumbangnya rezim Zain al-Din ben Ali di Tunisia, yang kemudian memicu gelombang perubahan politik di sejumlah negara yang lama dipimpin pemerintahan otoriter.
Sejumlah negara yang disebut mengalami pergolakan antara lain Mesir, Libya, Yaman, Jordania, Suriah, dan Maroko. Tunisia dan Mesir digambarkan sebagai contoh paling jelas dari proses transisi politik setelah gerakan revolusioner menjatuhkan penguasa. Ben Ali disebut mundur setelah berkuasa selama tiga dekade, sementara di Mesir terjadi gerakan massa untuk menjatuhkan rezim Hosni Mubarak.
Efek perubahan di Tunisia juga disebut merembet ke Libya dan Yaman. Di Libya, gerakan rakyat menuntut jatuhnya rezim Muammar Khadafi, meski Khadafi disebut menolak mengundurkan diri. Di Yaman, Ali Abdullah Saleh menghadapi tuntutan mundur dari pergerakan rakyat.
Tiga pusat kekuatan geopolitik
Dalam pembacaan geopolitik kawasan, tulisan tersebut menyebut dinamika Timur Tengah dan Afrika Utara dipengaruhi konstelasi politik di sekitarnya dan terpusat pada tiga kekuatan utama: Arab Saudi, Mesir, dan Iran.
Arab Saudi dan Mesir digambarkan mewakili negara Sunni yang, sejak kejatuhan Khilafah Turki Utsmani pada 1924, berupaya mengambil alih pengaruh hegemoni di Timur Tengah. Sementara itu, Iran disebut sebagai negara Syiah yang memainkan peran penting dalam geopolitik kawasan, termasuk dalam konteks melawan hegemoni Barat.
Konflik Yaman dan ketegangan sektarian
Konflik bersenjata di Yaman disebut sebagai hasil dari gejolak yang berlangsung bertahun-tahun dan terkait dampak gelombang Arab Spring. Gelombang tersebut, menurut tulisan itu, bermula dari ketidakpuasan warga negara-negara Arab terhadap pemerintahan mereka.
Konflik di Yaman juga dikaitkan dengan perbedaan perlakuan pemerintah terhadap warga Syiah. Situasi disebut semakin memanas ketika ketegangan sektarian memuncak, dengan kelompok Houthi disebut mewakili Syiah, berhadapan dengan kelompok Sunni yang berada dalam pemerintahan Yaman.
Jejak Revolusi Iran 1979
Tulisan tersebut juga menempatkan politik kawasan saat ini sebagai kelanjutan dari Revolusi Islam Iran 1979, ketika rakyat Iran menumbangkan rezim Shah Pahlevi yang disebut otoriter dan didukung Amerika Serikat.
Meski skala perubahan di tiap negara berbeda, Revolusi Iran disebut tetap menjadi memori penting dalam upaya perubahan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Pengaruh perubahan politik di Iran disebut menyebar ke gerakan politik fundamentalis di sejumlah negara seperti Jordania, Mesir, Sudan, Aljazair, dan Maroko.
Persatuan bangsa Arab dipandang sulit
Bagian lain tulisan itu mempertanyakan kemungkinan bangsa Arab bersatu. Kesimpulannya, persatuan dianggap sulit karena negara-negara Arab dalam Liga Arab dinilai lebih sering bertikai daripada bersatu.
Contoh yang disampaikan antara lain perbedaan sikap negara-negara Arab saat perang Irak-Iran pada 1980-an. Arab Saudi dan Kuwait disebut mendukung Irak untuk mencegah meluasnya revolusi Islam, sementara Libya dan Suriah disebut mendukung Iran. Perbedaan sikap juga disebut muncul ketika Irak menganeksasi Kuwait pada 1990 serta saat Amerika Serikat dan sekutunya berperang melawan Irak untuk mengembalikan kemerdekaan Kuwait.
Perpecahan sikap juga dicontohkan pada 1992, ketika Amerika Serikat memprakarsai PBB untuk melakukan embargo udara atas Libya. Dalam kasus tersebut, anggota Liga Arab disebut tidak mencapai kesepakatan, bahkan sebagian besar disebut mendukung keputusan PBB yang merugikan Libya.
Tulisan itu juga menyebut bahwa sejak kematian Saddam Hussein dan Muammar Qaddafi, sikap dunia Arab dinilai kian sulit rukun dan cenderung melunak terhadap Israel. Disebut pula adanya informasi mengenai keterlibatan jet tempur Israel dalam menggempur Yaman dalam konteks perang saudara, namun penulis menekankan hal tersebut masih perlu disikapi dengan kehati-hatian.
Palestina-Israel dan upaya internasional
Konflik Palestina-Israel disebut sebagai sengketa berkepanjangan yang telah menelan banyak korban, sementara penyelesaiannya telah diupayakan melalui berbagai cara. Beberapa upaya yang disebut antara lain Resolusi Dewan Keamanan 181 pada akhir 1947 untuk pemisahan Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab, dengan pembagian wilayah yang disebut memberikan sekitar 55% untuk bangsa Yahudi dan sisanya untuk bangsa Arab.
Selain itu, PBB disebut berupaya melakukan mediasi dan menawarkan sarana perundingan, dengan keanggotaan negara-negara Liga Arab dan Israel di PBB dipandang sebagai instrumen untuk mendorong perhatian internasional terhadap konflik tersebut.
Tulisan itu juga menyebut perlunya mediasi yang melibatkan kelompok-kelompok pejuang di Palestina serta peningkatan peran umat Islam. Turki dan Indonesia dicontohkan sebagai negara mayoritas Muslim yang diharapkan dapat melakukan negosiasi multilateral untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan misi menjaga perdamaian di Yerusalem. Seruan solidaritas juga diperluas agar tidak hanya dunia Islam dan OKI, tetapi juga pemeluk agama lain, dengan mengatasnamakan solidaritas kemanusiaan.
Pada bagian penutup, tulisan tersebut menilai hubungan Israel-Palestina sulit diselesaikan tanpa upaya sistematis dari aliansi besar negara-negara dan komunitas internasional yang bergerak bersama. Upaya memengaruhi opini publik dunia serta membangun jaringan kuat di negara-negara yang selama ini menjadi sponsor atau pendukung Israel dalam diplomasi internasional juga disebut sebagai bagian dari strategi yang diperlukan.
