Pertemuan para pemimpin Eropa di Berlin pada 14–15 Desember menempatkan isu jaminan keamanan bagi Ukraina sebagai salah satu agenda utama, terutama jika kelak tercapai perjanjian damai dengan Rusia. Pertemuan itu dihadiri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff, serta menantu Presiden AS Jared Kushner. Seusai pertemuan, para pihak juga melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden AS Donald Trump.
Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Zelensky menilai hasil pertemuan tersebut secara positif. Dalam konferensi pers bersama Merz, Zelensky mengatakan pihaknya mendengar langsung dari Amerika Serikat bahwa Washington siap memberikan jaminan keamanan yang “setara dengan Pasal 5 Perjanjian NATO”.
Dalam pernyataan bersama para pemimpin Eropa, dibahas rencana pembentukan pasukan multinasional untuk Ukraina yang dipimpin Eropa dan dibentuk dari kontribusi negara-negara yang bersedia. Pasukan itu disebut ditujukan untuk meringankan beban angkatan bersenjata Ukraina, serta membantu pengamanan wilayah udara dan jalur dagang di Laut Hitam.
Pernyataan tersebut juga memuat rencana mekanisme pemantauan gencatan senjata yang dipimpin Amerika Serikat dengan keterlibatan internasional. Selain itu, para pendukung Ukraina disebut akan mengikat komitmen hukum untuk mengambil “langkah pemulihan perdamaian dan keamanan” jika Ukraina kembali diserang di masa depan.
Meski demikian, bentuk konkret jaminan keamanan itu masih belum sepenuhnya jelas. Pernyataan bersama menyebut langkah-langkah yang mungkin mencakup pengerahan kekuatan bersenjata, dukungan intelijen dan logistik, serta langkah ekonomi dan diplomatik. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan penjelasan resmi.
Kantor berita Reuters, mengutip sumber-sumbernya, melaporkan Zelensky dalam pembicaraan di Berlin menyatakan kesediaan melepaskan ambisi bergabung dengan NATO sebagai imbalan atas jaminan keamanan dari Barat. Sementara itu, seorang anggota senior tim perunding AS mengatakan kepada AFP bahwa jaminan yang diusulkan bersifat “sangat kuat” dan mengandalkan daya tangkal Rusia melalui persenjataan Amerika. Namun, ia menegaskan tidak ada rencana pengerahan pasukan AS ke Ukraina.
Sejumlah analis menilai pembahasan di Berlin penting, tetapi mengingatkan bahwa rujukan pada Pasal 5 NATO tidak otomatis berarti perlindungan yang sama. Analis dari Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Susan Stewart, menilai rincian langkah-langkah dalam pernyataan Eropa merupakan hal yang sangat penting bagi Ukraina dan memiliki kemiripan dengan perlindungan Pasal 5. Namun, ia menekankan bahwa Pasal 5 tidak secara otomatis mewajibkan respons militer dan setiap negara berhak menentukan langkah yang dianggap perlu. Stewart menilai perlu menunggu rincian lebih lanjut untuk menilai dampak konkret jaminan tersebut, meski langkah awal itu disebutnya signifikan dan menunjukkan adanya kesepahaman tertentu dengan Amerika Serikat.
Pandangan berbeda disampaikan pakar keamanan dari German Marshall Fund, Claudia Major. Menurutnya, jaminan yang dibahas tidak dapat disamakan dengan komitmen pertahanan kolektif NATO. Ia menilai hal itu lebih merupakan bentuk dukungan, bukan kewajiban hukum untuk membela Ukraina jika diserang kembali. Major juga menilai belum ada kejelasan tentang respons konkret apabila Rusia kembali melakukan agresi di masa depan, termasuk kepastian pengiriman pasukan sebagaimana mekanisme NATO.
Di luar perdebatan mengenai format jaminan, sikap Rusia dipandang sebagai faktor kunci. Pakar militer Austria Markus Reisner menilai seluruh proses berlangsung dalam bayang-bayang ketidakpastian respons Moskwa. Ia meragukan Rusia akan bersedia berkompromi karena merasa berada di posisi unggul. Menurut Reisner, inti persoalan terletak pada Donbass, dan Rusia ingin menguasai seluruh wilayah itu, sementara Presiden Vladimir Putin disebut akan melanjutkan perang hingga tujuan tersebut tercapai.
Reisner juga menyatakan skeptisisme terhadap efektivitas jaminan keamanan yang ditawarkan. Ia mengingatkan agar kesepakatan baru tidak berakhir seperti Memorandum Budapest atau Perjanjian Minsk, yang gagal mencegah agresi Rusia pada 2014 dan 2022. Menurutnya, hanya jaminan yang benar-benar serius dan dijalankan, terutama oleh Amerika Serikat, yang dapat memberi arti nyata.
Peringatan lain datang dari pakar lembaga riset kebijakan luar negeri Jerman, DGAP, Wilfried Jilge, yang menilai ada risiko lahirnya “Minsk-3” apabila desain kesepakatan membuka celah bagi Rusia. Ia menyoroti rencana pembentukan zona penyangga di Donbass yang dinilai berisiko memungkinkan kehadiran unsur Rusia. Zelensky sebelumnya menyebut adanya usulan Amerika untuk membentuk zona ekonomi bebas di Donbass. Namun, menurut Jilge, kehadiran Rusia, bahkan dalam kapasitas terbatas, dapat membuka ruang manipulasi dan provokasi baru, yang pada akhirnya bisa menjadi dalih bagi Rusia untuk kembali menguasai wilayah tersebut.
Sementara itu, sinyal dari Moskwa belum menunjukkan kesiapan untuk menandatangani kesepakatan. Pernyataan awal Kremlin setelah pertemuan Berlin dinilai tidak memberi tanda positif. Rusia menolak gagasan gencatan senjata saat Natal yang diusulkan Kanselir Merz. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia tidak menginginkan gencatan senjata yang memberi Ukraina waktu untuk “bernapas” dan melanjutkan perang. Peskov juga menyatakan Rusia belum menerima dokumen resmi terkait jaminan keamanan Barat untuk Ukraina dan akan mempelajarinya jika telah diterima.
