Bagi sekitar 23 juta warga Taiwan, salah satu pertemuan diplomatik paling krusial pada 2026 dikhawatirkan berlangsung tanpa melibatkan mereka. Kekhawatiran itu menguat menjelang rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing bulan depan, yang diperkirakan menjadikan isu Taiwan sebagai agenda utama.
Presiden China Xi Jinping disebut secara tegas menempatkan Taiwan sebagai topik sentral dalam pertemuan tersebut. Ini berbeda dibanding pertemuan keduanya di Korea Selatan tahun lalu, ketika isu Taiwan tidak menjadi fokus pembahasan.
Pemerintah di Taipei kini mencermati berbagai sinyal dari Washington. Kekhawatiran utamanya adalah kemungkinan perubahan pendekatan kebijakan AS terhadap Taiwan, terutama jika dikaitkan dengan potensi kesepakatan ekonomi, seperti pembelian pesawat atau produk pertanian oleh China.
Sejumlah analis menilai pendekatan transaksional Trump dalam hubungan aliansi dapat membuka ruang kompromi baru. Wu Xinbo, Dekan Institut Studi Internasional Universitas Fudan sekaligus penasihat Kementerian Luar Negeri China, menilai arah logika Beijing jelas.
“Terkait Taiwan, logikanya sederhana: jika Amerika Serikat tidak ingin berperang besar dengan China terkait Taiwan, maka seharusnya tidak mendukung kemerdekaan Taiwan,” ujarnya.
Wu menambahkan, Trump dinilai tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dalam konflik besar dengan China. Karena itu, menurutnya, Washington perlu memperjelas bahwa mereka tidak akan mendukung kemerdekaan Taiwan atau mendorong agenda separatis.
Hingga kini, Kementerian Luar Negeri China maupun Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi terkait isu tersebut.
Secara resmi, Amerika Serikat tetap berpegang pada kebijakan “One China Policy”. Dalam kebijakan ini, Washington tidak mengambil posisi atas kedaulatan Taiwan, namun hanya mengakui—tanpa menyetujui—klaim China atas pulau tersebut. AS juga menyatakan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, tetapi tetap membantu kemampuan pertahanan diri Taipei.
Posisi Taiwan sebagai pusat industri semikonduktor global membuat pulau itu dipandang penting dalam keseimbangan militer di kawasan Pasifik Barat. Para ahli menilai, perubahan kecil dalam pernyataan kebijakan AS dapat memengaruhi persepsi Beijing terhadap komitmen Washington, sekaligus memicu kekhawatiran baru di kawasan Asia.
Pemerintahan Trump berulang kali menegaskan tidak ada perubahan kebijakan terkait Taiwan dan terus mengkritik tekanan China terhadap pulau tersebut. Secara internal, pejabat AS disebut menyatakan bahwa dalam satu tahun masa jabatan keduanya, Trump telah menyetujui penjualan senjata ke Taiwan dalam jumlah lebih besar dibandingkan total selama pemerintahan Joe Biden.
Tekanan dan sinyal dari China
Dalam pertemuan dengan Presiden AS saat itu, Joe Biden, pada 2024, Xi sempat meminta perubahan redaksi kebijakan AS menjadi “menentang kemerdekaan Taiwan”. Permintaan itu ditolak Washington.
Menjelang kunjungan Trump, sumber-sumber diplomatik menyebut China terus menyampaikan sinyal serupa dalam pembicaraan tingkat teknis, meski rinciannya tidak dipublikasikan.
Pejabat Taiwan meningkatkan kewaspadaan. Wakil Menteri Dewan Urusan Daratan Taiwan, Shen Yu-chung, menyatakan pihaknya akan mengawasi apakah ada perubahan posisi AS terkait isu Selat Taiwan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan bahwa sejak Trump kembali menjabat, pemerintahannya terus menegaskan dukungan terhadap Taiwan.
China tidak pernah mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan untuk menguasai Taiwan. Latihan militer terakhir digelar pada akhir Desember, tak lama setelah AS mengumumkan paket penjualan senjata senilai US$11 miliar yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.
Dalam pendekatan diplomatiknya, Beijing menggunakan kombinasi insentif dan tekanan. Di satu sisi, China menawarkan kerja sama perdagangan dan pariwisata; di sisi lain, Taipei menuding Beijing menekan negara lain. Baru-baru ini, Taiwan menuduh China memengaruhi tiga negara Afrika untuk menolak izin penerbangan Presiden Taiwan Lai Ching-te dalam kunjungannya ke Eswatini.
Komitmen AS dipertanyakan
Di tengah dinamika itu, diplomat senior AS di Taiwan, Raymond Greene, berupaya menenangkan situasi dengan menegaskan komitmen Washington tetap “rock solid”, termasuk dalam kerangka Taiwan Relations Act yang menjadi dasar pengaturan penjualan senjata.
Mantan penasihat Trump, Robert O’Brien, juga menyatakan bahwa Trump tidak ingin menjadi presiden AS pertama yang “kehilangan Taiwan”.
Bagi Amerika Serikat, Taiwan dipandang bukan semata isu politik, melainkan juga strategis. Pulau itu disebut menjadi lokasi penting bagi fasilitas radar dan intelijen yang memantau aktivitas China.
“Apakah Amerika Serikat benar-benar ingin kehilangan salah satu lokasi terbaiknya untuk mengumpulkan intelijen tentang China?” ujar seorang sumber keamanan Barat.
