Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menyelenggarakan Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertema keketuaan Indonesia di Developing Eight (D-8) di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Forum bertajuk Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity itu dihadiri lebih dari 100 perwakilan humas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan narasi keketuaan Indonesia di D-8 periode 2026–2027 agar tersampaikan secara kredibel dan berdampak.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya serta Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Duta Besar Tri Tharyat. Sejumlah pembicara lintas sektor turut hadir, antara lain Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Natan Kambuno, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Ary Aprianto, serta perwakilan media. Forum ditutup oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI Duta Besar Heru Hartanto Subolo.
Tri Tharyat menegaskan kepemimpinan Indonesia di D-8 mencerminkan komitmen untuk memperkuat kerja sama ekonomi negara berkembang di tengah dinamika global. Menurutnya, keketuaan Indonesia menempatkan D-8 sebagai kekuatan ekonomi Global South yang semakin relevan di tengah fragmentasi geopolitik dan geoekonomi global. “D-8 bukan sekadar potensi, tetapi realitas kerja sama ekonomi yang semakin relevan di tengah fragmentasi geopolitik dan geoekonomi global,” ujarnya.
Forum juga menyinggung proyeksi PwC dalam laporan The World in 2050 yang menyebut mayoritas negara anggota D-8 diperkirakan masuk dalam jajaran 25 perekonomian terbesar dunia pada 2050. Proyeksi tersebut dipandang memperkuat posisi strategis D-8 dalam arsitektur ekonomi global jangka panjang.
Sementara itu, Fifi Aleyda Yahya menekankan pentingnya orkestrasi narasi keketuaan D-8 Indonesia yang terintegrasi dan berbasis data. Strategi komunikasi, menurutnya, perlu diarahkan agar isu D-8 tidak hanya menjadi agenda diplomasi tingkat tinggi, tetapi juga dipahami publik luas. “Kepemimpinan global tidak cukup ditunjukkan lewat forum internasional. Ia harus dipahami oleh rakyatnya sendiri. Di sinilah peran humas pemerintah menjadi sangat krusial,” kata Fifi.
Dalam pembahasan, forum menyoroti lima isu strategis KTT D-8 yang menjadi fokus keketuaan Indonesia, yakni integrasi ekonomi dan perdagangan, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru dan transisi hijau, konektivitas dan kerja sama digital, serta penguatan kelembagaan D-8. Kelima isu tersebut diarahkan untuk menghasilkan concrete deliverables yang berdampak pada peningkatan perdagangan, daya saing, serta efektivitas kelembagaan.
Menutup kegiatan, Heru Hartanto Subolo menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk menjaga konsistensi pesan dan memperkuat pemahaman publik terhadap D-8. Forum Bakohumas diharapkan menjadi wadah strategis untuk merespons dinamika media sekaligus memperkuat diplomasi Indonesia ke depan.
