Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mendorong sinergi antarke humas kementerian dan lembaga pemerintah untuk memastikan narasi keketuaan Indonesia di organisasi Developing Eight (D-8) tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan komunitas internasional.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Tri Tharyat mengatakan D-8 memiliki arti penting bagi Indonesia, terutama di tengah dinamika global serta potensi ekonomi yang dimiliki organisasi tersebut. Menurutnya, keketuaan Indonesia menempatkan D-8 sebagai kekuatan ekonomi Global South yang semakin relevan di tengah fragmentasi geopolitik dan geoekonomi dunia.
Tri juga menyinggung kajian PwC berjudul The World in 2050 yang memproyeksikan seluruh negara anggota pendiri D-8—tidak termasuk Azerbaijan—akan menjadi bagian dari 25 ekonomi terbesar dunia pada 2050. Ia menilai proyeksi itu menegaskan besarnya prospek ekonomi jangka panjang sekaligus peran strategis D-8 dalam arsitektur ekonomi global di masa depan.
Dalam forum yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI Fifi Aleyda Yahya menekankan pentingnya orkestrasi narasi keketuaan Indonesia di D-8 yang terintegrasi, berbasis data, dan berdampak nyata. Ia menyampaikan strategi komunikasi humas pemerintah perlu diarahkan agar D-8 tidak semata dipahami sebagai agenda kalangan elite, melainkan organisasi yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Fifi menegaskan bahwa kepemimpinan global tidak cukup ditunjukkan melalui forum internasional, tetapi juga harus dipahami oleh masyarakat di dalam negeri. Ia berharap agenda Indonesia di D-8 dapat masuk dalam agenda media dan menjadi percakapan publik.
Kemlu menyampaikan, forum tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang digelar di Jakarta pada Kamis (12/2) itu diikuti lebih dari 100 perwakilan humas kementerian/lembaga. Diskusi tersebut bertujuan memastikan sinergi dalam menjaga konsistensi narasi, memperkuat amplifikasi komunikasi, serta memastikan keberlanjutan pesan keketuaan Indonesia di D-8.
Menurut Kemlu, forum Bakohumas menjadi wadah strategis untuk menyamakan isu sentral, memperkuat pemahaman terkait D-8, dan meningkatkan narasi bersama dalam merespons dinamika media dan informasi publik.
Indonesia akan memegang keketuaan D-8 untuk periode 2026—2027 dengan tema “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama,” yang mendorong adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, inklusivitas, dan ketahanan.
