Hubungan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran kembali memanas di tengah gelombang protes domestik di Iran serta meningkatnya saling tuding terkait operasi intelijen dan tekanan geopolitik. Situasi ini menambah kompleksitas dinamika Timur Tengah, ketika isu yang tampil di permukaan sebagai dukungan terhadap aspirasi publik berkelindan dengan manuver militer, operasi siber, dan perang informasi.

Pemerintahan Presiden Donald Trump, yang disebut kembali mengusung kebijakan luar negeri lebih agresif, dilaporkan tengah menimbang sejumlah opsi untuk mendukung protes di Iran sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Mengutip laporan Axios dan Iran International, Washington dalam sepekan terakhir disebut mengirim aset militer ke Timur Tengah. Pergerakan kapal perang, pesawat, dan perangkat pendukung lainnya diperkirakan berlanjut, memunculkan spekulasi adanya operasi yang lebih terarah dalam beberapa pekan ke depan.

Disebutkan pula adanya sejumlah opsi strategis yang dipertimbangkan, mulai dari pengerahan gugus tempur kapal induk, operasi siber yang menyasar infrastruktur Iran, hingga kampanye informasi yang ditujukan untuk melemahkan legitimasi pemerintah. Langkah-langkah itu digambarkan sebagai upaya meningkatkan tekanan tanpa memicu perang terbuka.

Dalam skenario tersebut, Israel disebut tidak berada di garis depan pada tahap awal. Sumber yang diklaim dekat dengan kanal komunikasi militer AS menyebut Israel baru akan bergerak jika operasi AS telah dimulai atau jika Iran lebih dulu menunjukkan indikasi serangan. Kondisi ini dinilai memberi ruang bagi operasi intelijen Israel, termasuk aktivitas Mossad, untuk berjalan lebih leluasa.

Di dalam negeri Iran, demonstrasi dilaporkan dipicu penurunan tajam nilai mata uang Rial dan kebijakan ekonomi yang kian membebani masyarakat. Kembalinya pendekatan “tekanan maksimum” AS—melalui sanksi ekonomi global dan pembatasan perdagangan—disebut turut memperburuk situasi, dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, menyusutnya lapangan kerja, dan meningkatnya ketegangan sosial.

Namun pemerintah Iran memandang protes yang terjadi tidak sepenuhnya murni gerakan rakyat. Teheran menuding adanya keterlibatan asing melalui kampanye daring terkoordinasi, seruan tokoh pro-monarki di luar negeri, serta pernyataan pejabat AS dan Israel. Pemerintah Iran juga menuduh aksi protes disusupi kelompok bersenjata yang terkait agenda intelijen. Aparat keamanan Iran melaporkan adanya peningkatan kekerasan, termasuk pembakaran fasilitas militer dan serangan pisau terhadap petugas.

Di sisi lain, tindakan aparat Iran yang dinilai represif memicu kecaman internasional. Pejabat AS dan Israel disebut meyakini jumlah korban lebih besar daripada angka resmi yang dirilis lembaga HAM Iran, HRANA. Teheran menilai narasi kemanusiaan yang diangkat Barat digunakan untuk membenarkan upaya destabilisasi.

Ketegangan juga tercermin dari eksekusi seorang warga Iran bernama Ali Ardestani yang diduga sebagai mata-mata Israel. Media peradilan Iran melaporkan peningkatan eksekusi terhadap tersangka pengumpul intelijen untuk Mossad sepanjang tahun, seiring tuduhan Teheran tentang lonjakan sabotase, operasi siber, dan infiltrasi jaringan intelijen yang dikaitkan dengan Israel. Pejabat Iran menyebut, setelah serangkaian serangan langsung Israel ke fasilitas nuklir Iran pada pertengahan tahun lalu, aktivitas Mossad di daratan Iran meningkat.

Iran juga melaporkan penangkapan seorang warga asing yang diduga bekerja untuk Mossad, yang disebut sebagai bukti operasi simultan berupa spionase, perang informasi, dan dukungan terhadap kelompok anti-pemerintah. Di berbagai provinsi, operasi kontra-terorisme dilaporkan terus berlangsung. Di Ilam, aparat menewaskan sosok yang disebut pemimpin kegiatan teroris. Di Mashhad, bentrokan menewaskan seorang militan dan melukai anggota keamanan. Pemerintah Provinsi Razavi Khorasan melaporkan tujuh personel keamanan tewas, dua di antaranya akibat serangan pisau. Teheran menegaskan rangkaian peristiwa itu bukan protes, melainkan operasi terorisme yang dikoordinasikan dari luar negeri.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan AS keliru jika mengira taktik terhadap negara lain dapat diterapkan pada Iran. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman, ia menuding Washington bersikap munafik dalam negosiasi nuklir dan menuduh AS melakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan” melalui sanksi ekonomi. Pezeshkian juga mengatakan upaya menghasut kekacauan tidak akan berhasil dan menyebut dukungan publik terhadap pemerintah menguat ketika tekanan asing meningkat. Ia menuding AS dan Israel sebagai aktor utama yang merusak stabilitas kawasan.

Tentara Iran menyatakan kesiapan melindungi infrastruktur vital, kepentingan nasional, dan keamanan publik. Israel serta kelompok yang disebut sebagai “teroris yang bermusuhan” dituding berada di balik upaya menciptakan kekacauan sosial. Militer Iran juga menyerukan masyarakat tetap waspada terhadap upaya destabilisasi dari pihak luar.

Dari pihak AS, Trump kembali menyuarakan dukungan terbuka bagi demonstran Iran melalui media sosial, menyatakan AS “siap membantu” rakyat Iran. Ia juga memperingatkan pemerintah Iran agar tidak menindak keras demonstran, disertai ancaman akan “ikut campur” jika terjadi pembunuhan massal seperti masa lalu.

Di saat bersamaan, Reza Pahlavi—putra mendiang Shah Iran—mengajak rakyat Iran melakukan aksi lebih terarah untuk merebut pusat-pusat kota. Pemerintah Iran memandang seruan itu sebagai bukti intervensi kelompok diaspora yang mendapat dukungan politik Barat.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut demonstran sebagai “perusak” dan memprediksi AS akan mengalami nasib serupa dengan dinasti monarki Iran sebelum Revolusi 1979. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan jika AS menyerang Iran, maka seluruh fasilitas militer AS dan Israel akan menjadi “sasaran yang sah”, menandai meningkatnya retorika ancaman militer.

Salah satu sorotan dalam ketegangan ini adalah peran Mossad dalam perang bayangan terhadap Iran. Seruan publik Mossad yang meminta rakyat Iran melanjutkan protes disebut memperkuat dugaan Teheran bahwa operasi intelijen tidak lagi sepenuhnya disamarkan, dan dinilai menyiratkan adanya bantuan operasional.

Laporan ini juga menyinggung konflik Iran–Israel yang berlangsung selama dua belas hari pada awal tahun, ketika Israel menyerang fasilitas nuklir Iran dan Iran membalas dengan drone serta rudal. Pada fase akhir, AS disebut turut menargetkan titik nuklir tertentu sebelum gencatan senjata diumumkan. Rangkaian itu dipandang memperlihatkan pergeseran dari perang bayangan menuju konflik yang lebih terbuka.

Iran menuduh Israel telah lama melakukan sabotase terhadap fasilitas nuklir, membunuh ilmuwan, serta mendanai kelompok oposisi di dalam negeri. Sementara itu, Teheran mengakui dukungan terhadap Hizbullah, Hamas, dan kelompok poros perlawanan lainnya. Situasi tersebut menggambarkan pola konflik hibrida, ketika batas antara operasi intelijen dan aksi militer semakin kabur.

Untuk memberi konteks tentang peran Mossad, laporan ini merujuk buku Mossad: The Greatest Missions of the Israeli Secret Service karya Michael Bar-Zohar dan Nissim Mishal (2010), yang mengulas sejumlah operasi intelijen Israel, termasuk narasi penyusupan dan operasi HUMINT terkait jaringan penelitian nuklir Iran. Meski terbit sebelum eskalasi terbaru, buku itu disebut menggambarkan bahwa perang bayangan kedua negara telah berlangsung lama.

Dalam wacana resmi AS, dukungan terhadap demonstran Iran dibingkai sebagai agenda demokrasi dan hak asasi manusia. Namun Iran memandangnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan, terutama ketika narasi tersebut berjalan beriringan dengan mobilisasi militer, operasi siber, dan kampanye informasi. Ketegangan yang meningkat ini dinilai akan sangat memengaruhi stabilitas kawasan, sekaligus menguji batas antara advokasi politik dan intervensi strategis.