Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, terutama Timur Tengah, mulai menekan jalur distribusi dan mengganggu relasi bisnis global. Di tengah situasi yang kian tidak pasti, B57+ Asia Pacific dipandang sebagai opsi strategis untuk membantu memitigasi risiko melalui kolaborasi lintas sektor.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menilai pelaku usaha membutuhkan arah yang jelas untuk jangka pendek maupun menengah. Menurutnya, tanpa peta jalan yang konkret dari sektor publik dan swasta, peluang kerja sama berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Kerja sama yang saling menguntungkan dan bebas dari kepentingan politik maupun agama menjadi kunci agar aktivitas bisnis tetap stabil,” ujar Liza, Jumat (24/4/2026).
Liza menambahkan, B57+ Asia Pacific Chapter—dengan Indonesia sebagai salah satu poros penting—dinilai relevan di tengah ketidakpastian global. Ia menyebut inisiatif tersebut membuka ruang penguatan kerja sama bisnis antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci.
Menurut Liza, pendekatan kolaboratif yang netral dan berorientasi pada keuntungan bersama menjadi nilai utama dari platform ini. “Di tengah tekanan geopolitik, model kerja sama seperti ini dapat menjadi penyangga untuk menjaga stabilitas ekonomi,” katanya.
B57+ Asia Pacific merupakan platform kerja sama bisnis strategis di bawah naungan Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD). Platform ini bertujuan memperkuat perdagangan dan investasi antara negara-negara OKI dan mitra di kawasan Asia Pasifik.
Ketua Umum B57+ Asia Pacific, Arsjad Rasjid, mengatakan pembentukan regional chapter tersebut merupakan respons atas kondisi global yang semakin tidak pasti dan terfragmentasi. Ia menyebut inisiatif ini sebagai langkah konkret untuk mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan yang lebih merata.
“Sebagai mitra strategis, B57+ Asia Pacific Regional Chapter berperan mendorong perdagangan antarnegara OKI melalui jaringan bisnis yang terstruktur, memperkuat investasi lintas negara, serta merumuskan kebijakan konkret dengan menjembatani kepentingan sektor swasta dan agenda pemerintah,” ujar Arsjad.
Penunjukan Indonesia sebagai pusat koordinasi kawasan Asia Pasifik, menurut Arsjad, didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, faktor demografis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kedua, kekuatan ekonomi Indonesia yang secara konsisten berada di tiga besar Global Islamic Economy Indicator (GIEI).
Dalam implementasinya, B57+ Asia Pacific menetapkan empat fokus utama, yakni memperkuat ketahanan rantai pasok lintas negara, mendorong reformasi regulasi berbasis data, memperluas peran keuangan syariah, serta membuka akses pasar dan permodalan yang lebih luas.
