Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, ratusan juta penduduk dunia masih belum tersambung ke internet. Ketimpangan akses ini tidak semata-mata soal ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi kebijakan negara, kemampuan ekonomi, hingga tata kelola layanan publik.
Eritrea menjadi contoh paling ekstrem dari kondisi tersebut. Negara di Afrika Timur itu disebut nyaris sepenuhnya terputus dari jaringan internet global. Tidak tersedia layanan data seluler, koneksi broadband rumahan tidak ada, dan aktivitas digital publik dibatasi. Situasi ini berdampak langsung pada akses informasi, layanan keuangan, serta peluang ekonomi warga.
Kondisi Eritrea memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan akses. Dalam dunia yang semakin bergantung pada konektivitas digital, ketertinggalan akses internet berisiko memperlebar jurang pembangunan sosial dan ekonomi.
Hingga kini, Eritrea tercatat sebagai satu-satunya negara yang hampir tidak menyediakan akses internet bagi masyarakat luas. Penelitian menunjukkan hanya sekitar satu persen populasi yang pernah menggunakan internet, itupun terbatas pada sejumlah kecil warung internet di kawasan perkotaan. Kecepatan koneksi yang tersedia dilaporkan sangat rendah dan tidak stabil, bahkan kerap berada di bawah standar jaringan 2G.
Pembatasan tersebut dikaitkan dengan kebijakan pengendalian informasi oleh pemerintah. Dampaknya tidak hanya menyentuh kebebasan memperoleh informasi, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi digital, layanan publik berbasis teknologi, serta perkembangan sistem keuangan modern.
Selain Eritrea, sejumlah negara lain juga menghadapi keterbatasan akses internet dengan tingkat yang berbeda. Penyebabnya beragam, mulai dari kemiskinan, konflik berkepanjangan, hingga infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai.
India tercatat memimpin dunia dalam jumlah penduduk yang belum terhubung ke internet. Lebih dari 440 juta orang masih offline. Meski pertumbuhan jaringan broadband seluler berlangsung pesat, besarnya jumlah penduduk membuat sekitar 30 persen populasi tetap belum terjangkau konektivitas digital.
Di Afrika Sub-Sahara, negara seperti Ethiopia, Tanzania, dan Uganda mencatat tingkat penduduk offline antara 70 hingga 80 persen. Rasio ini mencerminkan keterbatasan jaringan, rendahnya kepemilikan perangkat, serta biaya data yang relatif mahal dibanding pendapatan masyarakat. Nigeria dan Republik Demokratik Kongo, meskipun termasuk ekonomi terbesar di kawasan, juga menghadapi masalah serupa dengan lebih dari separuh penduduk belum menikmati akses internet yang layak.
Ketimpangan akses internet kini dipandang bukan lagi isu teknis semata, melainkan persoalan kebijakan publik. Internet semakin berperan sebagai infrastruktur dasar yang penting bagi pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Negara yang gagal menyediakan akses internet berisiko tertinggal dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tanpa konektivitas, warga kesulitan mengakses layanan publik digital, informasi kesehatan, hingga peluang kerja berbasis teknologi.
Di sisi lain, negara yang berhasil memperluas akses internet menunjukkan korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. China, misalnya, mencatat tingkat ketidaktersediaan internet sekitar 8,4 persen, didorong pengembangan broadband yang agresif dan adopsi smartphone yang luas.
Indonesia berada pada posisi menengah. Konektivitas meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, namun sekitar 55 juta orang masih belum terhubung. Fragmentasi geografis ribuan pulau disebut menjadi tantangan utama dalam pemerataan infrastruktur digital.
Dari sisi sosial dan ekonomi, keterbatasan akses internet berpotensi memperlebar kesenjangan. Warga yang offline tertinggal dalam pendidikan digital, layanan kesehatan daring, hingga transaksi ekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat lingkaran kemiskinan.
Di negara dengan pembatasan ketat seperti Eritrea, isolasi digital juga berimplikasi pada minimnya transparansi dan partisipasi publik. Sementara itu, pengalaman negara dengan konektivitas menengah seperti Pakistan dan Bangladesh menunjukkan bahwa perluasan jaringan seluler saja tidak cukup. Meski infrastruktur berkembang, lebih dari separuh penduduk masih offline karena persoalan literasi digital dan keterjangkauan biaya.
Ketimpangan akses internet menegaskan bahwa pembangunan digital tidak dapat dilepaskan dari kebijakan negara dan tata kelola publik. Tanpa komitmen pemerataan, kemajuan teknologi berisiko menciptakan jurang sosial yang semakin dalam.
