Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, menyatakan kebanggaannya atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai juru damai dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Menurut Sutan, inisiatif tersebut perlu didukung oleh kader Gerindra dan masyarakat, termasuk di Jambi, sebagai penguatan diplomasi Indonesia di panggung internasional. Ia menilai Indonesia tidak semestinya hanya menjadi pengamat, melainkan turut berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
Sutan mengatakan langkah itu bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan penegasan kehadiran Indonesia sebagai kekuatan moral dan politik di tengah krisis global.
Ia juga mengulas bahwa konflik AS–Iran memiliki akar sejarah panjang dan kompleks. Ketegangan disebut bermula sejak 1953, ketika intervensi politik Barat menggulingkan Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh setelah nasionalisasi industri minyak. Situasi kian memburuk pasca Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan Shah pro-Barat dan memicu krisis sandera di Kedutaan Besar AS di Teheran selama 444 hari. Sejak itu, hubungan diplomatik kedua negara terputus dan permusuhan berkembang menjadi rivalitas strategis.
Dalam perkembangannya, menurut Sutan, ketegangan tidak hanya terkait perbedaan ideologis. Dukungan AS terhadap Irak dalam perang Iran–Irak, sanksi ekonomi berkepanjangan, serta polemik mengenai program nuklir Iran disebut memperdalam ketidakpercayaan. Dalam dekade terakhir, eskalasi juga berlangsung melalui serangan militer terbatas, operasi intelijen, hingga aksi balasan lewat kelompok proksi di Timur Tengah, yang berulang kali menempatkan dunia dalam risiko krisis energi karena kawasan Teluk merupakan jalur vital pasokan minyak global.
Dalam konteks itu, Sutan menilai tawaran Presiden Prabowo untuk menjadi mediator merupakan keputusan strategis sekaligus konstitusional. Ia merujuk amanat Undang-Undang Dasar yang menyebut Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sutan menambahkan, konflik AS–Iran dinilainya bukan semata urusan dua negara karena dampaknya dapat menjalar ke stabilitas ekonomi dunia. Ia mencontohkan potensi gangguan di Selat Hormuz yang dapat memicu lonjakan harga minyak, mendorong inflasi global, serta menekan fiskal negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena itu, ia memandang diplomasi damai bukan hanya pilihan idealis, tetapi juga kepentingan nasional yang rasional.
Ia juga menilai Indonesia memiliki posisi yang relatif unik: berpenduduk Muslim terbesar di dunia, namun tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat. Kombinasi tersebut, menurutnya, memberi kredibilitas untuk menjembatani dialog.
“Indonesia relatif netral, tidak memiliki beban historis dalam konflik tersebut, dan memiliki reputasi sebagai bangsa yang konsisten mengedepankan dialog,” ujarnya.
Sutan menutup pernyataannya dengan menilai bahwa di tengah tatanan dunia yang semakin multipolar, negara yang mampu memainkan peran penyeimbang akan memiliki daya tawar geopolitik lebih kuat. Stabilitas global, menurutnya, berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
