Komisi Eropa mengajukan paket dukungan senilai 90 miliar euro untuk Ukraina yang mencakup periode 2026–2027. Skema ini merupakan kombinasi antara pinjaman bersama Uni Eropa dan pemanfaatan keuntungan dari aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan di Eropa.
Pengumuman proposal disampaikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussel pada Rabu, 3 Desember 2205. Ia menyebut Ukraina berada pada “titik krusial” di tengah negosiasi damai yang masih berlangsung, sementara Rusia dinilai “meningkatkan serangannya.”
Von der Leyen mengutip estimasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyatakan Ukraina membutuhkan 135 miliar euro dalam dua tahun ke depan untuk mempertahankan fungsi negara dan melanjutkan upaya pertahanan. Ia menegaskan Uni Eropa siap menanggung dua pertiga dari kebutuhan tersebut, yakni 90 miliar euro, seraya menyerukan tambahan dukungan dari mitra internasional.
Dalam usulan itu, Komisi Eropa memperkenalkan dua model pendanaan untuk dipertimbangkan negara anggota. Model pertama, Uni Eropa menghimpun dana melalui pasar modal dengan jaminan anggaran Uni Eropa, lalu menyalurkannya kepada Ukraina dalam bentuk pinjaman. Mekanisme ini mensyaratkan persetujuan bulat seluruh negara anggota.
Model kedua memungkinkan Komisi meminjam dengan menjaminkan hasil dari aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan di institusi keuangan Eropa, untuk kemudian dialirkan ke Ukraina sebagai pinjaman reparasi. Dalam skema ini, Kyiv baru diwajibkan membayar kembali setelah Rusia melunasi kompensasi perang. Opsi tersebut dapat disetujui melalui pemungutan suara mayoritas berkualifikasi.
Von der Leyen menyatakan paket yang diusulkan mencakup perlindungan menyeluruh untuk menghindarkan negara anggota dan lembaga keuangan dari risiko pembalasan Rusia maupun tindakan penegakan hukum di negara ketiga. Ia juga menyebut adanya mekanisme solidaritas agar Uni Eropa menanggung bersama risiko yang tersisa, termasuk jaminan yang ditujukan khusus kepada Belgia, negara tempat Euroclear sebagai pemegang utama aset Rusia yang dibekukan di Eropa.
Pemerintah Belgia sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terkait potensi tanggung jawab hukum dan keuangan, serta menegaskan perlunya pembagian tanggung jawab di antara seluruh negara anggota.
“Pesan kepada Rusia adalah bahwa Pinjaman Reparasi meningkatkan biaya dari perang agresinya. Ini merupakan undangan untuk kembali ke meja perundingan demi menemukan perdamaian,” kata von der Leyen.
Komisi Eropa juga mendorong percepatan pembahasan, dengan menyatakan KTT Dewan Eropa pada 18–19 Desember perlu memberikan komitmen politik yang jelas dari para pemimpin Uni Eropa.
