Eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel dinilai berpotensi memicu ancaman ekonomi global, terutama melalui lonjakan harga energi dan gangguan perdagangan internasional. Kekhawatiran menguat seiring risiko terganggunya lalu lintas energi di Selat Hormuz, jalur laut strategis yang mengangkut sekitar 20 persen minyak dunia.
Kepala Penelitian Risiko Politik di Coface, Ruben Nizard, menilai perang dapat menimbulkan kenaikan harga minyak yang berkelanjutan. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memperbesar biaya pengiriman maritim dan mendorong inflasi lebih jauh. Ia juga menggambarkan skenario biaya energi meningkat tajam di tengah pertumbuhan ekonomi global yang tetap lemah, sehingga berisiko memunculkan realitas stagflasi.
Kekhawatiran serupa disampaikan ekonom independen Sylvain Bersinger. Ia menilai konflik Iran dengan AS dan Israel dapat memicu guncangan energi besar, bahkan mendorong harga minyak menembus US$110 per barel bila eskalasi berlanjut. Menurutnya, risiko terhadap inflasi global akan menjadi nyata karena kenaikan harga energi sangat sensitif terhadap konsumsi dan biaya produksi.
Dalam perkembangan pasar, harga minyak berjangka internasional dilaporkan melonjak signifikan pada pekan ini. Kontrak minyak Brent sempat menembus kisaran US$79 hingga US$80 per barel, jauh di atas level awal tahun sekitar US$61 per barel, mencerminkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global.
Tekanan inflasi juga datang dari gas. Harga gas acuan Eropa dilaporkan melonjak lebih dari 40 persen, dikaitkan dengan serangan terhadap fasilitas energi di Qatar yang memaksa penghentian produksi gas. Situasi ini memperkuat tekanan harga energi di pasar global.
Dari sisi keuangan, dampak geopolitik Timur Tengah turut tercermin pada pasar obligasi dan nilai tukar. Imbal hasil obligasi pemerintah di sejumlah negara utama dilaporkan naik, sementara mata uang emerging market—termasuk rupiah terhadap dolar AS—mengalami tekanan di tengah meningkatnya kekhawatiran global.
Di dalam negeri, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan bahwa penutupan jalur pelayaran Selat Hormuz oleh Iran akan menjadi persoalan serius yang perlu diantisipasi secara komprehensif. Ia menekankan Selat Hormuz merupakan salah satu choke point energi paling strategis di dunia dan mengacu pada data Energy Information Administration (EIA) bahwa sekitar 20 persen pasokan minyak global harian melewati jalur tersebut.
Amelia menilai gangguan di kawasan itu hampir pasti memicu volatilitas harga minyak dunia dan berdampak pada stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Ia mengingatkan Indonesia sebagai negara pengimpor minyak bersih rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah, yang dapat berdampak pada beban subsidi energi, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik.
Ia mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia untuk memitigasi dampak fiskal dan moneter. Amelia juga menyarankan pengamanan cadangan energi nasional, optimalisasi cadangan operasional BBM, serta memastikan distribusi dalam negeri tetap stabil. Selain itu, ia meminta diversifikasi sumber pasokan energi melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, penyiapan skenario kontinjensi APBN termasuk penyesuaian asumsi harga minyak (ICP) bila eskalasi berkepanjangan, serta peningkatan diplomasi aktif melalui jalur bilateral dan multilateral guna mendorong stabilitas kawasan dan menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.
Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi gangguan stabilitas pasokan energi global, terutama setelah Iran disebut telah memutuskan menutup jalur distribusi Selat Hormuz. Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira menyatakan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan hampir sepertiga perdagangan LNG global melewati Selat Hormuz. Menurutnya, setiap eskalasi di kawasan tersebut dapat berdampak langsung pada lonjakan harga energi global, termasuk biaya impor BBM dan LNG Indonesia yang dinilai masih cukup tinggi.
Anggawira menambahkan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM yang telah melampaui 50 persen membuat perekonomian rentan terhadap imported inflation akibat gejolak harga energi internasional. Ia menilai kenaikan harga minyak mentah global berpotensi menambah tekanan pada APBN, khususnya subsidi dan kompensasi energi. Di sisi lain, potensi kenaikan harga LNG di pasar spot Asia dapat berdampak pada biaya pokok penyediaan listrik nasional karena sebagian pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada LNG impor berbasis harga pasar.
Dalam rekomendasinya, ASPEBINDO mendorong peningkatan cadangan operasional BBM nasional sebagai buffer terhadap potensi gangguan pasokan global, pemaksimalan pemanfaatan batubara dan gas bumi domestik untuk ketenagalistrikan guna mengurangi ketergantungan pada LNG berbasis harga spot, pengamanan kontrak LNG jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga energi primer nasional, serta pembentukan satuan tugas khusus untuk memantau dan merespons cepat dampak konflik global terhadap rantai pasok energi nasional. Anggawira juga menekankan perlunya menyeimbangkan agenda transisi energi jangka panjang dengan kebutuhan menjaga ketahanan energi dalam jangka pendek.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan cadangan BBM nasional saat ini berada dalam kondisi aman dan telah melampaui standar minimal cadangan nasional. Ia menyebut hingga saat ini pasokan belum terganggu, meski mengakui konflik berkepanjangan berpotensi berdampak ke depan. Bahlil memperkirakan dalam 1–2 bulan ke depan kondisi masih aman.
Pemerintah, menurut Bahlil, juga menyiapkan langkah mitigasi, termasuk diversifikasi sumber impor minyak mentah. Ia menyatakan untuk LPG relatif tidak bermasalah, sementara impor BBM yang disebut terutama bensin dibeli dari Asia Tenggara, bukan dari Timur Tengah. Bahlil menyebut kapasitas daya tampung cadangan BBM Indonesia selama ini terbatas hingga maksimal sekitar 25 hari, dan saat ini berada pada posisi 23 hari atau di atas standar minimal. Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar pemerintah segera membangun fasilitas penyimpanan baru untuk memperkuat cadangan energi nasional.
Selain sektor energi, tekanan juga dikhawatirkan merembet pada stabilitas nilai tukar rupiah. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai eskalasi konflik yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan, terlebih menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Ia mengingatkan, tanpa antisipasi terukur, situasi tersebut dapat menekan rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri.
Misbakhun mendorong pemerintah menyiapkan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret. Ia meminta Kementerian Keuangan menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan tinggi. Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja dinilai penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan, mengingat gejolak global kerap memicu arus keluar modal dan tekanan pada rupiah. Selain itu, pemerintah didorong memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga untuk mengantisipasi dampak jika harga minyak dunia melonjak signifikan.
