Gelombang protes kembali terjadi di Iran di tengah krisis ekonomi yang kian menekan kehidupan warga. Lonjakan inflasi dan merosotnya nilai mata uang rial disebut menjadi pemicu utama meningkatnya ketidakpuasan publik, yang dalam beberapa kasus berkembang menjadi tuntutan politik lebih luas.
Situasi ekonomi memburuk ketika nilai rial dilaporkan jatuh ke titik terendah sepanjang masa, sementara inflasi terus menanjak. Di sejumlah tempat, sekolah dan kantor-kantor pemerintah dilaporkan ditutup untuk penghematan energi, memperkuat kesan tekanan ekonomi yang meluas.
Demonstrasi terbaru bermula dari aksi mogok pedagang di Teheran pada 28 Desember dan kemudian meluas seiring bergabungnya mahasiswa. Sejumlah analis menilai protes kali ini menjadi tantangan paling signifikan bagi Republik Islam sejak gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” pada 2022, serta mencerminkan ketidakpuasan politik yang kian menguat.
Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan polisi menggunakan gas air mata dan peluru plastik untuk membubarkan massa. Dalam sejumlah aksi, demonstran melontarkan kritik kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan mempersoalkan kebijakan luar negeri negara itu. Video yang beredar juga menunjukkan massa meneriakkan slogan-slogan seperti “Matilah diktator” dan “Bukan Gaza atau Lebanon, hidupku untuk Iran.”
Kasra Qaredaghi, mahasiswa doktoral ilmu politik di Universitas Central Florida, Amerika Serikat, mengatakan protes di Iran kerap berawal dari persoalan ekonomi dan kemudian melebar menjadi tuntutan politik. Menurutnya, ketika biaya hidup meningkat sementara pendapatan dan keamanan kerja tidak seimbang, keluhan soal mata pencaharian cepat berubah menjadi ketidakpuasan yang lebih luas.
Qaredaghi juga menilai krisis terjadi saat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi dan menciptakan stabilitas melemah. Pemerintah Iran, kata dia, juga dituduh menghadapi persoalan korupsi yang meluas.
Tekanan ekonomi disebut semakin berat setelah rial anjlok hingga sekitar 1,4 juta per dolar AS. Inflasi dilaporkan melampaui 42%, mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam kondisi tersebut, gaji selama satu tahun disebut dapat habis untuk membeli makanan pokok.
Adnan Hassanpour, jurnalis dan aktivis politik keturunan Iran-Kurdi yang kini tinggal di Paris, menyebut tekanan terhadap mata pencaharian masyarakat menjadi pemicu utama protes. Ia menyoroti tumpukan persoalan ekonomi, termasuk stagflasi, yang membuat kehidupan warga semakin sulit dan memicu keresahan.
Qaredaghi menambahkan kombinasi “guncangan mata uang” dan “inflasi kronis” membuat masyarakat dan pelaku usaha kesulitan mengambil keputusan ekonomi dasar, mulai dari membeli dan menabung hingga merencanakan pekerjaan, perdagangan, dan pendidikan. Ia juga menyebut ketidakpuasan terhadap rezim telah meluas di berbagai sektor, seraya merujuk pada satu survei yang menyatakan tingkat ketidakpuasan mencapai 92%.
Di tengah gelombang protes, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengganti kepala bank sentral dan berjanji membuka dialog dengan perwakilan demonstran. Wakil Eksekutif Presiden Mohammad Jafar Ghaempanah juga menyampaikan permintaan maaf terkait inflasi yang merajalela, serta menyebut krisis dipicu sanksi Barat dan “perang ekonomi” terhadap Iran.
Media yang didukung negara turut mengakui adanya ketidakpuasan publik, namun menyatakan persoalan tersebut bukan masalah politik. Menurut Qaredaghi, otoritas menggambarkannya sebagai isu yang “terkait soal mata pencaharian,” tetapi ia menilai penjelasan itu tidak cukup meredam situasi.
Hassanpour menilai reformasi ekonomi mungkin dapat menenangkan protes dalam jangka pendek, namun tidak akan mengurangi ketidakpuasan publik jika tidak menghasilkan perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Jaksa Agung Iran memperingatkan akan ada tindakan keras apabila protes berkembang menjadi “kerusuhan.”
Penanganan protes mengingatkan kembali pada peristiwa 2022, ketika gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” ditindak secara brutal. Berbagai kelompok hak asasi manusia kala itu melaporkan ratusan orang tewas dan ribuan lainnya dipenjara.
Di luar negeri, sejumlah tokoh oposisi Iran di pengasingan menilai kerusuhan terbaru berpotensi menjadi penanda melemahnya rezim yang berkuasa sejak revolusi 1979. Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi menyatakan dalam pesan di Instagram pada Selasa (30/12) bahwa “Republik Islam berada di hari-hari terakhirnya” dan menyerukan agar kemarahan disalurkan untuk meruntuhkan “selubung tirani.”
Reza Pahlavi, putra Shah terakhir Iran, juga mengajak berbagai kelompok masyarakat bergabung dalam protes dan menyerukan pasukan keamanan untuk berpihak kepada rakyat. Sementara itu, Mostafa Tajzadeh, aktivis politik yang dipenjara di Penjara Evin, memperingatkan bahwa ketiadaan jalan keluar yang jelas dari krisis dapat menyeret Iran menuju “anarki dan kekacauan.”
Qaredaghi memperkirakan, jika persoalan ekonomi tidak ditangani, gerakan protes berpotensi berkembang melampaui tuntutan soal mata pencaharian dan berubah menjadi tuntutan sosial serta politik yang lebih luas.
