Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan terkait keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BOP). Ia mengimbau publik tetap tenang dan memberi ruang kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan langkah diplomasi yang tengah ditempuh.
Pernyataan itu disampaikan LaNyalla usai Presiden Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan para mantan Menteri Luar Negeri dan pegiat diplomasi pada Rabu (4/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa posisi Indonesia terkait isu Palestina tidak berubah. Indonesia, menurut penjelasan yang disampaikan, tetap berpegang pada prinsip keadilan dan mendukung solusi dua negara sebagai garis utama kebijakan luar negeri.
LaNyalla menyebut Presiden juga menjelaskan alasan Indonesia memilih terlibat dalam BOP. Forum itu dinilai sebagai satu-satunya inisiatif diplomasi internasional yang masih aktif berjalan untuk menghentikan perang. Karena itu, Indonesia bersama tujuh negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim memilih bergabung di dalam forum tersebut, bukan berada di luar.
“Penjelasan Presiden, termasuk masukan dari para mantan Menlu, sudah cukup terang. Sikap Indonesia soal Palestina dan Israel tetap dijaga. Jadi masyarakat sebaiknya tidak panik dan mengikuti prosesnya,” kata LaNyalla pada Kamis (5/2/2026).
Ia mengakui adanya kekhawatiran yang berkembang di ruang publik, mulai dari potensi dominasi Ketua BOP Donald Trump hingga bayang-bayang pengaruh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, LaNyalla mengatakan kekhawatiran itu telah disampaikan langsung dan dijawab secara terbuka oleh Presiden.
Menurut LaNyalla, delapan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, disebut telah dua kali menggelar pertemuan internal untuk menyamakan sikap di dalam BOP. Tujuannya untuk memastikan agenda kemanusiaan tetap menjadi prioritas.
LaNyalla menekankan pendekatan Indonesia bersifat bertahap dan realistis. Dalam jangka pendek, target yang ditekankan adalah menghentikan pembunuhan warga sipil di Gaza dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Ia menambahkan, Presiden menyatakan Indonesia bersama tujuh negara Muslim lain siap menarik diri apabila target kemanusiaan tersebut tidak tercapai.
Dalam pemaparan di hadapan para mantan diplomat, Presiden Prabowo disebut menyampaikan tiga garis besar sikap Indonesia. Pertama, kehadiran Indonesia dan tujuh negara Muslim lain dimaksudkan sebagai penyeimbang agar keputusan forum tidak melenceng dari prinsip keadilan dan tetap berpihak pada rakyat Palestina.
Kedua, keterlibatan Indonesia disebut bukan keputusan sepihak, melainkan hasil konsultasi intensif dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania yang sepakat mempertahankan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.
Ketiga, diplomasi yang dijalankan dinyatakan bersifat pragmatis. Setiap kontribusi, baik dana maupun gagasan, diarahkan untuk mengurangi penderitaan warga Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina. Opsi keluar dari BOP, menurut penjelasan tersebut, tetap terbuka jika forum itu gagal memenuhi tujuan kemanusiaan.
Presiden juga mengakui bahwa BOP berada di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, untuk sementara, forum itu disebut menjadi satu-satunya kanal diplomasi yang masih bergerak aktif dalam upaya menghentikan kekerasan di Gaza.
Sementara itu, para mantan Menteri Luar Negeri yang hadir mengapresiasi keterbukaan Presiden dalam diskusi. Mereka menilai Prabowo tidak menutup-nutupi risiko dan memetakan potensi tantangan diplomatik yang dapat dihadapi Indonesia. Diskusi berlangsung dua arah, dengan kritik dan masukan disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat internasional.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, antara lain Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Marsudi, dan Dino Patti Djalal, serta sejumlah pegiat diplomasi dan anggota DPD RI.
