Denpasar—Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi dalam menghadapi konflik politik global, sebagaimana amanat konstitusi.
“Konflik global kini mesti diletakkan dalam konteks perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merepresentasi tujuan fundamental negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945,” kata Lestari saat membuka diskusi daring bertema Kedaulatan Negara dan Kepentingan Nasional dalam Operasi Militer Amerika di Venezuela yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (14/1).
Diskusi tersebut dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) dan menghadirkan Prof. Connie Rahakundini Bakrie (Guru Besar St. Petersburg State University Rusia), Andi Widjajanto (pengamat pertahanan), serta Ririn Tri Nurhayati, Ph.D (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Gadjah Mada). Peneliti hubungan internasional CSIS, Andrew W. Mantong, turut hadir sebagai penanggap.
Menurut Lestari, konflik antarnegara—termasuk yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela—dapat berdampak pada sejumlah sektor di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ia menilai Indonesia perlu mewaspadai bagaimana pergeseran kekuatan global dapat memengaruhi stabilitas ekonomi.
Lestari, yang akrab disapa Rerie dan juga anggota Komisi X DPR RI, menyebut Indonesia harus realistis menghadapi berbagai dampak pergeseran politik global yang dinilai akan terjadi secara signifikan pada 2026. Ia berharap dampak operasi militer Amerika Serikat di Venezuela dapat segera diantisipasi melalui langkah dan sikap yang tepat dengan mengedepankan perdamaian dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam diskusi itu, Prof. Connie Rahakundini Bakrie menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan anti-institusi, melainkan anti-pembatasan. Karena itu, menurut Connie, hubungan multilateral dapat dipandang sebagai rintangan.
Connie juga menyampaikan pandangannya bahwa kedaulatan sebuah negara saat ini bersifat sangat kondisional, terutama bagi negara-negara yang kuat. Menghadapi kondisi tersebut, ia menilai Indonesia harus mampu beradaptasi, termasuk dengan menempatkan orang yang tepat pada bidang yang tepat dalam mengelola sumber daya negara.
Ia mengingatkan sejumlah isu seperti sumber daya alam, hak asasi manusia, dan isu strategis lainnya dapat dijadikan alasan bagi negara kuat untuk melakukan intervensi. Karena itu, Connie menekankan pentingnya mewujudkan kohesi internal serta struktur pemerintahan yang kuat.
