Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya Indonesia konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi di tengah dinamika konflik politik global. Menurutnya, setiap perkembangan konflik internasional perlu ditempatkan dalam kerangka tujuan fundamental negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
“Konflik global kini mesti diletakkan dalam konteks perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merepresentasi tujuan fundamental negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945,” kata Lestari saat membuka diskusi daring bertema Kedaulatan Negara dan Kepentingan Nasional dalam Operasi Militer Amerika di Venezuela yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 14 Januari 2026.
Lestari menilai konflik antarnegara, termasuk yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela, dapat berdampak pada berbagai sektor di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Ia juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap pergeseran kekuatan global yang bisa memengaruhi stabilitas ekonomi.
“Indonesia mesti realistis menghadapi berbagai dampak pergeseran politik global yang secara signifikan akan terjadi pada tahun 2026,” ujarnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem yang akrab disapa Rerie itu berharap dampak operasi militer Amerika Serikat di Venezuela dapat diantisipasi melalui langkah dan sikap yang tepat dengan tetap mengedepankan perdamaian dunia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam diskusi yang sama, Guru Besar St. Petersburg State University Rusia Prof. Connie Rahakundini Bakrie menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan anti-institusi, melainkan anti-pembatasan, sehingga hubungan multilateral kerap dipandang sebagai rintangan. Connie juga berpendapat bahwa kedaulatan negara saat ini bersifat kondisional, terutama bagi negara-negara kuat, sehingga Indonesia harus mampu beradaptasi.
“Sangat diperlukan orang yang tepat di bidang tepat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki negara,” kata Connie. Ia menambahkan, isu sumber daya alam, HAM, dan sejumlah isu strategis lainnya dapat dijadikan alasan bagi negara kuat untuk melakukan intervensi.
Pengamat pertahanan Andi Widjajanto mempertanyakan apakah kebijakan Amerika Serikat saat ini masih dapat disebut sebagai kebijakan negara atau lebih mencerminkan kebijakan Trump. Ia juga mengemukakan kemungkinan bahwa pada 2029 kebijakan-kebijakan tersebut dapat berakhir seiring berakhirnya kekuasaan Trump.
Andi menilai kasus Venezuela merupakan anomali bagi Amerika Serikat. Karena itu, ia berpendapat operasi militer sejenis tidak bisa diterapkan di negara lain dalam waktu dekat.
Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM Ririn Tri Nurhayati menyebut operasi militer Amerika Serikat di Venezuela mengejutkan dunia. Dari perspektif kedaulatan negara, ia menilai langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan yang dijamin oleh Piagam PBB.
Ririn juga menyoroti situasi sistem hukum global yang ia sebut anarkis, di mana negara-negara besar akan memaksimalkan kekuatannya untuk mencegah munculnya kompetitor. Ia menilai Indonesia perlu konsisten membangun kerja sama bilateral dan multilateral di tingkat global, sekaligus memperkuat stabilitas di dalam negeri.
Peneliti Hubungan Internasional CSIS Andrew W. Mantong menambahkan, operasi militer Amerika Serikat di Venezuela menunjukkan bahwa penguasaan terhadap sebuah negara tidak selalu harus dilakukan dengan menghancurkan batas-batas negara. Menurutnya, peristiwa tersebut juga menegaskan bahwa kondisi global semakin tidak pasti.
Andrew berpendapat kasus Venezuela tidak berdiri sendiri dan turut dipengaruhi kondisi domestik. Ia menilai pemerintah Venezuela tidak mampu mengelola politik dan sumber daya dengan baik, sehingga negara tersebut menjadi lebih mudah diintervensi pihak lain.
