Jakarta — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi sesuai amanat konstitusi, di tengah meningkatnya konflik politik global di sejumlah negara.
“Konflik global kini mesti diletakkan dalam konteks perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merepresentasi tujuan fundamental negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945,” kata Lestari saat membuka diskusi daring bertema Kedaulatan Negara dan Kepentingan Nasional dalam Operasi Militer Amerika di Venezuela yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Menurut Lestari, konflik seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela dapat berdampak pada sejumlah sektor di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ia menilai Indonesia perlu mewaspadai bagaimana pergeseran kekuatan global memengaruhi stabilitas ekonomi.
Anggota Komisi X DPR RI itu juga menyatakan Indonesia harus realistis menghadapi berbagai dampak pergeseran politik global yang dinilainya akan terjadi secara signifikan pada 2026. Ia berharap dampak operasi militer Amerika Serikat di Venezuela dapat segera diantisipasi melalui langkah-langkah dan sikap yang tepat dengan tetap mengedepankan perdamaian dunia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam diskusi yang sama, Guru Besar St. Petersburg State University Rusia, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, berpandangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan anti-institusi, melainkan anti-pembatasan, sehingga hubungan multilateral bagi Trump bisa menjadi hambatan. Connie juga menilai kedaulatan negara saat ini bersifat sangat kondisional bagi negara-negara kuat, dan Indonesia harus mampu beradaptasi.
Connie menekankan pentingnya menempatkan orang yang tepat di bidang yang tepat untuk mengelola sumber daya negara. Ia menilai isu sumber daya alam, hak asasi manusia, dan isu strategis lainnya dapat dijadikan alasan bagi negara kuat untuk melakukan intervensi. Karena itu, ia menegaskan perlunya kohesi internal dan struktur pemerintahan yang kuat.
Pengamat pertahanan Andi Widjajanto mempertanyakan apakah kebijakan Amerika Serikat saat ini masih dapat disebut sebagai kebijakan sebuah negara atau lebih mencerminkan kebijakan Trump. Ia menyebut kemungkinan pada 2029 kebijakan-kebijakan tersebut berakhir seiring berakhirnya kekuasaan Trump.
Andi juga berpendapat kasus Venezuela merupakan anomali bagi Amerika Serikat, sehingga operasi militer sejenis dinilai tidak dapat dengan mudah diimplementasikan di negara lain dalam waktu dekat.
Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM, Ririn Tri Nurhayati, Ph.D, menilai operasi militer AS di Venezuela cukup mengagetkan dunia. Dalam perspektif kedaulatan negara, ia menyebut operasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang dijamin Piagam PBB.
Ririn menambahkan, dalam sistem hukum global yang anarkis, negara-negara besar akan memaksimalkan kekuatannya untuk mencegah munculnya kompetitor. Ia berpendapat Indonesia harus konsisten membangun kerja sama bilateral dan multilateral di ranah global, sekaligus memperkuat stabilitas di dalam negeri.
Peneliti Hubungan Internasional CSIS, Andrew W. Mantong, menilai dari operasi militer AS di Venezuela terlihat bahwa upaya menguasai sebuah negara tidak harus dilakukan dengan menghancurkan batas-batas negara. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan kondisi global semakin tidak pasti.
Andrew juga berpendapat kasus Venezuela tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi kondisi domestik Venezuela, ketika pemerintahannya dinilai tidak mampu mengelola politik dan sumber daya dengan baik sehingga lebih mudah diintervensi oleh negara lain.
Di sisi lain, wartawan senior Saur Hutabarat menyampaikan bahwa operasi militer AS di Venezuela dinilai sebagian orang sebagai isu yang “dilusional” sehingga tidak perlu dipikirkan secara mendalam. Ia merujuk pada pendapat Robert Lipton yang disebutnya menilai Donald Trump mengidap “Solipsis”, yakni seseorang yang hanya yakin pada pendapatnya sendiri.
Saur juga mempertanyakan kemungkinan adanya komplikasi antara “Solipsis” dan narsistik yang menurutnya dapat berujung pada operasi penyerbuan Venezuela. Ia menyebut dua alternatif untuk mengakhiri isu tersebut, yakni membawa Trump ke psikiater atau, setelah tidak berkuasa, membawanya ke Mahkamah Pidana Internasional.
