Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno meminta pemerintah mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap masyarakat Indonesia. Ia menekankan perlunya langkah agar gejolak global tidak langsung membebani publik.

Menurut Eddy, situasi memanas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu (28/2/2026). Menyusul peristiwa tersebut, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menutup Selat Hormuz.

Eddy menilai Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi strategis dunia. Karena itu, gejolak di kawasan tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak global yang dampaknya dapat dirasakan hingga ke dalam negeri.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa gejolak global tidak langsung membebani masyarakat. Kebijakan fiskal dan energi harus disinergikan agar tekanan eksternal dapat diredam,” kata Eddy di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Ia mengingatkan, kenaikan harga minyak dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Eddy menyebut gejolak di Selat Hormuz bukan hanya isu geopolitik regional, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap harga minyak dunia.

“Jika harga minyak melonjak tajam, maka tekanan terhadap APBN kita akan semakin besar, terutama karena nilai impor yang tinggi dan juga adanya kompensasi energi,” ujarnya.

Eddy juga menyatakan lonjakan harga minyak mentah tidak hanya berdampak pada fiskal negara, tetapi turut menekan daya beli masyarakat serta meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor. Ia menambahkan, ketergantungan pada energi fosil dari sumber impor membuat ruang fiskal Indonesia lebih mudah tertekan ketika terjadi krisis global.