Pemimpin tertinggi Hizbollah, Naim Qassem, menyatakan penolakan tegas terhadap kemungkinan negosiasi langsung antara otoritas Lebanon dan Israel. Sikap itu disampaikan di tengah upaya diplomatik yang, menurut Hizbollah, berpotensi merugikan kedaulatan negara dan mengabaikan martabat perlawanan.

Qassem menegaskan Hizbollah tetap mempertahankan senjata, yang disebutnya sebagai alat perlindungan kedaulatan Lebanon dari agresi militer Israel yang dinilai masih berlangsung. Ia juga menyampaikan kritik terhadap langkah-langkah yang dianggap sebagai konsesi sepihak kepada Israel.

Di sisi lain, eskalasi di lapangan disebut menunjukkan bahwa gencatan senjata yang ada belum mampu sepenuhnya menjamin keamanan warga sipil. Konflik di Lebanon juga disebut berdampak pada jutaan pengungsi.

Dalam pernyataannya, Qassem memaparkan lima tuntutan yang dinilai harus dipenuhi sebelum pembahasan mengenai stabilitas kawasan dalam jangka panjang dapat dilakukan. Pertama, penghentian total seluruh serangan Israel yang menyasar wilayah darat, laut, maupun ruang udara Lebanon.

Kedua, penarikan mundur pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon yang disebut masih diduduki. Ketiga, pembebasan para tahanan yang berada di penjara Israel.

Keempat, jaminan kepulangan seluruh warga sipil ke desa dan kota asal mereka. Kelima, pelaksanaan rekonstruksi besar-besaran setelah kerusakan akibat peperangan.

Qassem juga melontarkan kritik terhadap putaran pembicaraan yang berlangsung di Washington di bawah naungan Amerika Serikat. Hizbollah menilai keterlibatan dalam dialog tersebut sebagai bentuk ketundukan otoritas Lebanon yang tidak perlu.

“Dalam suasana pengorbanan dan martabat serta kekalahan musuh ini, otoritas (Lebanon) bergegas memberikan konsesi cuma-cuma yang memalukan dan tidak perlu, yang satu-satunya pembenarannya adalah ketundukan,” ujar Qassem.