Jakarta — Pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih kuat untuk menghadapi ketidakpastian eksternal yang dipicu dinamika geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah juga menyatakan terus memantau perkembangan situasi global tersebut secara saksama.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan indikator makroekonomi tetap terjaga sehingga masyarakat diminta tidak terlalu khawatir. Pemerintah, kata dia, berharap segera ada solusi terbaik untuk berbagai konflik global.
Haryo menyampaikan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan efektivitas berbagai stimulus yang telah berjalan sejak kuartal I-2026. Program-program tersebut diproyeksikan menjadi bantalan daya beli masyarakat terhadap dampak transmisi konflik global.
“Stimulus yang sudah berjalan kami yakini mampu menjaga daya beli masyarakat, sehingga tekanan dari luar dapat diminimalkan. Pemerintah akan terus memastikan agar kebijakan ini efektif dan tepat sasaran,” ujar Haryo.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia. Menurutnya, sebagai negara net importer minyak, lonjakan harga minyak dunia berpotensi memperlebar belanja subsidi serta kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sekitar Rp210,1 triliun dari total subsidi Rp318,9 triliun. Namun, perhitungan Indef menunjukkan eskalasi konflik Iran versus AS—Israel dapat meningkatkan kebutuhan subsidi secara signifikan.
Pada skenario ringan, subsidi energi diperkirakan naik menjadi Rp218,1 triliun. Jika konflik berlanjut lebih lama, kebutuhan subsidi bisa mencapai Rp240,98 triliun, bahkan dalam skenario berat melonjak hingga Rp278,59 triliun.
Rizal menyebut, apabila perang berlangsung satu kuartal penuh, setiap kenaikan 10 dolar AS per barel minyak dapat menambah beban subsidi energi sekitar Rp25 triliun.
Untuk menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I-2026. Salah satunya berupa insentif transportasi mudik Lebaran, yakni diskon tiket kereta api 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat 17–18 persen.
Estimasi anggaran untuk insentif transportasi tersebut mencapai Rp911,16 miliar, yang terdiri atas APBN Rp639,86 miliar dan non-APBN Rp271,5 miliar.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan senilai Rp12 triliun kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk dua bulan, yakni Februari—Maret, disalurkan kepada 35,04 juta keluarga.
