Pemerintah memperkuat langkah mitigasi ekonomi nasional menyusul dinamika geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut dinilai mendorong meningkatnya volatilitas pasar energi dan keuangan global, sehingga pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta memperkuat ketahanan nasional.
Salah satu fokus pemantauan dilakukan terhadap jalur distribusi energi strategis, termasuk Selat Hormuz, guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan global. Pemerintah juga menyiapkan penguatan cadangan energi, pengendalian inflasi secara terukur, serta pengamanan fiskal sebagai bagian dari strategi yang disebut komprehensif. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan kelancaran distribusi, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi, menilai respons cepat pemerintah dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Ia mengatakan kebijakan yang responsif dan terkoordinasi penting agar dunia usaha tetap memiliki ruang ekspansi dan keyakinan dalam menjalankan aktivitasnya.
Chandra juga menekankan perlunya penguatan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, manajemen risiko kurs, penguatan struktur permodalan, serta penjagaan likuiditas perusahaan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sektor riil.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya sentimen risk-off global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, menyampaikan otoritas moneter terus mencermati dinamika pasar dan merespons secara tepat waktu. Ia menegaskan Bank Indonesia memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai fundamental serta tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Untuk meredam volatilitas berlebihan dan menjaga kepercayaan pasar, Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen intervensi seperti transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid menyoroti pentingnya disiplin fiskal dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan transformasi jangka panjang. Ia menyatakan APBN perlu berperan sebagai instrumen perlindungan sekaligus mesin perubahan.
Pemerintah menegaskan sinergi kebijakan moneter dan fiskal terus diperkuat untuk menghadapi dinamika global secara adaptif dan terukur, dengan tujuan menjaga ketahanan, stabilitas, dan daya saing ekonomi nasional.
