Pemerintah memperkuat langkah mitigasi ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut dinilai memicu peningkatan volatilitas di pasar energi dan keuangan global, sehingga pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta memperkuat ketahanan nasional.
Salah satu fokus pemantauan dilakukan terhadap jalur distribusi energi strategis seperti Selat Hormuz guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan global. Pemerintah juga menyiapkan strategi komprehensif melalui penguatan cadangan energi, pengendalian inflasi secara terukur, serta pengamanan fiskal. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan kelancaran distribusi, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi, menilai respons cepat pemerintah dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Ia menyebut kebijakan yang responsif dan terkoordinasi penting agar dunia usaha tetap memiliki ruang ekspansi dan keyakinan dalam menjalankan aktivitasnya.
Chandra juga menekankan perlunya penguatan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, manajemen risiko nilai tukar, penguatan struktur permodalan, serta penjagaan likuiditas perusahaan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sektor riil.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia menyatakan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya sentimen risk-off global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan otoritas moneter terus mencermati dinamika pasar dan merespons secara tepat waktu untuk memastikan rupiah bergerak sesuai fundamental serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen intervensi, termasuk transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), untuk meredam volatilitas berlebihan dan menjaga kepercayaan pasar.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid menekankan pentingnya disiplin fiskal dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan transformasi jangka panjang. Ia menyatakan APBN perlu berperan sebagai instrumen perlindungan sekaligus pendorong perubahan.
Melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah menyatakan kesiapan menghadapi dinamika global secara adaptif dan terukur. Pendekatan yang cepat, koordinatif, dan berbasis fundamental diharapkan menjaga Indonesia tetap stabil dan kompetitif dalam mempertahankan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.
