Ketegangan geopolitik yang dipicu konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran memunculkan dinamika baru bagi perekonomian global. Situasi tersebut diproyeksikan menekan sejumlah indikator makroekonomi Indonesia, mulai dari inflasi, nilai tukar rupiah, kondisi fiskal, hingga kinerja perdagangan luar negeri. Pemerintah merespons dengan memperkuat strategi fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai eskalasi konflik di Timur Tengah tidak lagi sekadar isu regional, melainkan guncangan eksternal yang berdampak langsung pada negara berkembang seperti Indonesia. Dalam periode meningkatnya risiko global, investor cenderung mengadopsi sikap penghindaran risiko (risk-off), sehingga dana portofolio berpotensi bergeser dari pasar negara berkembang menuju aset yang dinilai lebih aman.

Perubahan arus modal tersebut dapat menekan nilai tukar rupiah sekaligus mendorong kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Premi risiko negara juga berpotensi meningkat seiring memburuknya persepsi pasar terhadap stabilitas global. Namun, tekanan yang muncul dinilai lebih banyak dipicu sentimen dan persepsi risiko global, bukan akibat perubahan mendadak pada fundamental domestik Indonesia.

Dari sisi fiskal, dampak konflik terutama tercermin pada sektor energi. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia berisiko menghadapi pelebaran defisit neraca migas jika harga minyak dunia meningkat. Kenaikan harga energi global juga dapat memperbesar kebutuhan devisa untuk membiayai impor. Dalam kondisi ini, pemerintah menghadapi tantangan menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri guna mengendalikan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Konsekuensinya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diposisikan sebagai penyangga utama (shock absorber). Ruang fiskal perlu dikelola secara hati-hati agar mampu meredam gejolak harga tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Prioritas belanja negara pun diarahkan pada stabilisasi harga dan perlindungan masyarakat, bukan pada ekspansi ekonomi yang agresif.

Tekanan terhadap rupiah disebut datang dari dua sisi sekaligus. Pertama, arus keluar modal karena pergeseran portofolio global ke dolar AS. Kedua, meningkatnya permintaan valuta asing di dalam negeri untuk membiayai impor energi dan bahan baku. Kombinasi faktor eksternal dan domestik tersebut menuntut koordinasi kebijakan yang solid antara otoritas fiskal dan moneter.

Dalam konteks ini, Bank Indonesia diperkirakan akan bersikap lebih berhati-hati dalam menentukan arah suku bunga. Stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi menjadi prioritas jangka pendek untuk menjaga kepercayaan pasar. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dipandang sebagai fondasi penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Dari sisi perdagangan luar negeri, dampaknya berpotensi asimetris. Kenaikan harga energi hampir pasti meningkatkan nilai impor, sementara peningkatan ekspor belum tentu terjadi jika pertumbuhan ekonomi global melemah akibat konflik. Risiko penyempitan neraca perdagangan perlu diantisipasi, terutama bagi industri manufaktur yang menghadapi kenaikan biaya produksi serta potensi penundaan investasi baru.

Pemerintah menyatakan terus memperkuat peran APBN sebagai peredam guncangan. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dilakukan untuk memastikan kebijakan fiskal mampu meredam transmisi gejolak global, terutama pada sektor energi dan pangan. Fokus utama kebijakan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Sejumlah langkah konkret ditempuh, termasuk percepatan penyaluran bantuan pangan kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendistribusikan beras dan minyak goreng untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Selain itu, momentum Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 1447 H/2026 M dimanfaatkan untuk memperkuat bantalan ekonomi domestik melalui kebijakan yang mendorong konsumsi.

Koordinasi dengan Bank Indonesia juga dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia per Januari 2026 yang mencapai US$154,6 miliar dinilai memadai sebagai instrumen stabilisasi nilai tukar. Ketahanan eksternal tersebut memberikan ruang bagi otoritas untuk mengelola volatilitas pasar secara terukur.

Di sisi pasokan energi, Pertamina memastikan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman, terutama selama Ramadan dan Idulfitri. Pengalaman sebelumnya digunakan sebagai dasar penyusunan skenario alternatif jalur pelayaran untuk menjaga kelancaran rantai pasok minyak. Langkah antisipatif ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga energi domestik di tengah dinamika global.

Secara keseluruhan, strategi fiskal pemerintah diarahkan pada tiga pilar: menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan pasar. Pemerintah menilai pendekatan ini menunjukkan respons kebijakan yang terukur dan terkoordinasi lintas lembaga.

Ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi risiko geopolitik sangat ditentukan oleh kekuatan fundamental domestik dan efektivitas kebijakan. Dengan sinergi fiskal-moneter, penguatan jaring pengaman sosial, serta pengelolaan energi yang hati-hati, Indonesia dinilai memiliki landasan untuk meredam dampak eksternal. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi internasional dan menyiapkan langkah lanjutan agar ekonomi tetap tangguh, stabil, dan berdaya saing.