Ketegangan geopolitik global meningkat setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran yang turut melibatkan Israel. Eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk di sekitar Selat Hormuz, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi serta rantai distribusi pangan dunia. Di tengah ketidakpastian tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terkendali.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi. Kemenko Perekonomian disebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan kesiapan APBN dalam meredam transmisi dampak konflik, terutama pada sektor energi dan pangan yang rentan terhadap gejolak global. Menurutnya, kebijakan yang dijalankan diarahkan agar daya beli masyarakat tidak terganggu sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Intervensi ini ditujukan untuk menahan tekanan harga bahan pokok yang berpotensi meningkat akibat gangguan distribusi global. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan lanjutan menjelang Idulfitri guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di tengah potensi lonjakan konsumsi musiman.
Dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah turut berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Haryo menyampaikan cadangan devisa Indonesia per Januari 2026 mencapai US$ 154,6 miliar, yang dinilai relatif aman sebagai instrumen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketahanan cadangan devisa ini dipandang penting untuk menghadapi potensi tekanan eksternal dan arus modal keluar yang kerap menyertai meningkatnya ketidakpastian global.
Dari sisi keamanan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyoroti potensi dampak konflik global terhadap perekonomian Indonesia. Ia mengimbau masyarakat tetap waspada karena gejolak geopolitik dapat menimbulkan efek rambatan pada stabilitas ekonomi nasional. Namun, ia menekankan kesiapsiagaan perlu disertai optimisme dan kerja sama seluruh elemen bangsa.
Listyo juga menilai iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu kunci menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan fondasi bagi keberlanjutan pembangunan. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.
Selain itu, Kapolri mengajak berbagai pihak mendukung program Astacita serta agenda hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hilirisasi disebut sebagai strategi untuk memperkuat struktur ekonomi nasional agar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi eksternal, antara lain dengan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan potensi dampak lanjutan dari konflik tersebut. Menurutnya, eskalasi di sekitar Selat Hormuz berisiko berkembang menjadi gelombang geoekonomi yang dapat memukul perekonomian nasional melalui lonjakan harga energi dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan. Ia mendorong langkah luar biasa yang cepat dan terarah.
Amin mengusulkan realokasi anggaran dengan menyisir proyek-proyek yang dinilai kurang strategis untuk dialihkan menjadi tambahan Bantuan Langsung Tunai energi serta subsidi pangan. Ia menilai kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah ketika tekanan harga meningkat, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Ia juga mendorong diplomasi energi untuk mencari sumber pasokan minyak dari wilayah yang tidak terdampak konflik, guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang berisiko terganggu. Selain itu, Amin meminta Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dari potensi arus keluar modal tanpa menaikkan suku bunga secara agresif, karena kebijakan suku bunga yang terlalu ketat dikhawatirkan menekan pertumbuhan kredit, terutama bagi UMKM.
Rangkaian pandangan tersebut menunjukkan pemerintah dan para pemangku kepentingan menilai tantangan global saat ini perlu direspons melalui koordinasi fiskal dan moneter, penguatan perlindungan sosial, stabilitas keamanan, serta percepatan transformasi ekonomi. Di tengah meningkatnya ketidakpastian, pemerintah menegaskan stabilitas, ketahanan, dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas.
