Para pemimpin Katolik di kawasan Asia-Pasifik menyerukan agar pemerintah memprioritaskan keadilan struktural dan pemberdayaan kaum muda untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2030. Seruan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan regional di Bangkok, Thailand.
Dalam siaran pers Forum Masyarakat Katolik Asia-Pasifik, para peserta menilai pencapaian SDGs membutuhkan komitmen yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat, sejalan dengan nilai yang dipromosikan Gereja Katolik. Mereka menyoroti tantangan yang menguat di kawasan, mulai dari ketimpangan yang meningkat, degradasi ekologis, hingga ketidakstabilan geopolitik.
Pernyataan tersebut juga menyebut kekhawatiran para peserta selaras dengan Ajaran Sosial Gereja yang dirujuk dalam Dilexi Te (Aku telah mengasihimu), Surat Apostolik Paus Leo XIV tentang kasih kepada kaum miskin.
Forum yang digelar pada 27 Februari itu mempertemukan 40 pemimpin Katolik, perwakilan pemuda, dan pendukung pembangunan dari berbagai negara di Asia-Pasifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh jaringan regional Gerakan Internasional Mahasiswa Katolik (IMCS) Pax Romana, Gerakan Katolik Internasional untuk Urusan Intelektual dan Budaya (ICMICA) Pax Romana, Mahasiswa Katolik Internasional (IYCS), serta Pusat Pelatihan Pemuda Internasional (IYTC).
Para peserta menggambarkan Asia-Pasifik berada di persimpangan penting: ada kemajuan pada sejumlah indikator pembangunan, tetapi tertahan oleh ketidakadilan struktural yang terus berlangsung dan penurunan kualitas lingkungan.
Dalam forum itu, pembicara utama menekankan perlunya konvergensi antara iman dan aksi global. Anslemo Lee, wakil ketua ICMICA Asia-Pasifik, mengatakan perlunya membaca “tanda-tanda zaman” dan merancang langkah yang harus dilakukan sebagai orang Kristen. Ia juga menyoroti urgensi keterlibatan Gereja dan PBB di tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global.
Pastor Jojo Fung SJ, profesor di Sekolah Teologi Loyola, Universitas Ateneo de Manila, menyatakan SDGs perlu berlandaskan pada “spiritualitas kasih dan keadilan” yang disebutnya sebagai inti Dilexi Te. “Menjadi kudus hari ini berarti dekat dengan kaum miskin,” ujarnya.
Dari sisi isu iklim dan kesetaraan, Rochelle Furtado dari Komisi Keterampilan dan Pelatihan IMCS (India) menilai kemajuan sejati di kawasan tidak bisa dilepaskan dari upaya mengatasi krisis iklim. Ia menambahkan, tanpa reformasi struktural yang mendorong kesetaraan gender dan akses peluang yang adil, kemajuan berisiko menjadi dangkal dan tidak berkelanjutan.
Sementara itu, Marcelino Manareh dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menekankan pentingnya literasi digital dan pembangunan narasi yang bertanggung jawab agar perspektif berbasis iman dapat berkontribusi secara konstruktif dalam wacana publik. “Di era polarisasi dan disinformasi,” katanya, “komitmen kita terhadap keadilan harus dikomunikasikan dengan jelas, strategis, dan dengan integritas.”
Roshan Lobo, Sekretaris Jenderal Mahasiswa Katolik Internasional (IYCS), menyerukan pelembagaan partisipasi pemuda yang bermakna dalam perjalanan sinode Gereja dan platform pembangunan yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar generasi, terutama pada isu keadilan iklim, lapangan kerja, dan pembangunan perdamaian. Menurutnya, pemuda bukan sekadar penerima manfaat kebijakan pembangunan, melainkan mitra penting dalam membentuknya.
Isu pekerja migran juga menjadi sorotan. Adrian Pereira, anggota Komite Pengarah ICMICA Asia-Pasifik, menilai kerentanan pekerja migran di Asia Tenggara masih berlanjut. “Pembangunan berkelanjutan tidak dapat mengabaikan eksploitasi tenaga kerja dan sistem migrasi yang tidak aman,” tegasnya. Ia mendorong kerja sama regional yang lebih kuat serta kerangka perlindungan sosial yang komprehensif.
Forum Sosial Katolik sendiri diluncurkan pada 2004 bersamaan dengan Forum Sosial Dunia di Mumbai, India. Platform ini dibentuk sebagai wadah keterlibatan Katolik yang terkoordinasi dalam diskursus keadilan sosial global.
