Pemerintah Provinsi Lampung mengintensifkan penanganan konflik antara manusia dan Gajah Sumatera di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Dalam satu tahun terakhir, salah satu langkah yang disiapkan adalah rencana pembangunan tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, wilayah yang disebut memiliki frekuensi konflik tertinggi.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, mengatakan Gubernur Lampung telah mengajukan dukungan anggaran ke pemerintah pusat untuk merealisasikan infrastruktur mitigasi tersebut. Menurutnya, proposal pembangunan tanggul dengan nilai sekitar Rp105 miliar telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
“Bapak Gubernur Lampung telah mengajukan proposal senilai lebih kurang 105 milyar rupiah kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air untuk fasilitasi pembangunan tanggul dan kita akan terus follow up agar dapat direalisasikan pada tahun ini,” ujar Yanyan dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Yanyan menjelaskan, tanggul pengaman ditujukan sebagai penghalang fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi. Upaya ini dinilai penting untuk melindungi populasi gajah sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat yang tinggal di desa-desa penyangga TNWK.
“Tanggul Pengaman diperlukan dalam membatasi pergerakan gajah untuk tidak keluar dari kawasan TN Way Kambas dan menurunkan risiko konflik, baik risiko bagi gajah liar maupun risiko bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, tipologi konflik manusia-gajah berbeda-beda di tiap wilayah, sehingga metode mitigasi perlu disesuaikan. Konflik dapat berkisar dari kategori ringan yang jarang terjadi hingga kategori berat yang sangat parah. Karena itu, diperlukan rancangan kombinasi solusi yang tepat pada setiap kilometer batas kawasan sebagai upaya permanen.
“Ada wilayah yang perlu dibuat tanggul pengaman, ada yang harus dipasang pagar kejut listrik, ada juga wilayah yang hanya perlu dipagar dengan kawat saja,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap, jika infrastruktur mitigasi sepanjang 11 kilometer tersebut terwujud, efektivitas patroli pengamanan habitat dapat meningkat. Selain aspek teknis, pembangunan juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar untuk menekan frekuensi konflik.
Di sisi lain, Pemprov Lampung menekankan perlunya keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tindak lanjut rencana tersebut guna mencegah jatuhnya korban serta menjaga keseimbangan konservasi. Yanyan turut menyoroti tantangan pembiayaan dan pentingnya sinergi lintas sektor.
“Mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, bahkan disemua level pemerintahan, kita semua harus bisa mencari sumber pembiayaan untuk dapat membiayai batas taman nasional secara jangka panjang dan permanen dan mudah-mudahan semuanya bisa mendukung,” pungkasnya.
