Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di wilayahnya, meski tekanan ekonomi global disebut mulai dirasakan di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidy Furqan, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi dari perusahaan yang beroperasi di NTB terkait PHK massal. “Sampai sekarang belum ada pengaduan PHK karena kondisi ekonomi global,” kata Aidy saat dikonfirmasi pada Senin, 27 April 2026.
Menurut Aidy, laporan yang masuk pasca-Lebaran lebih banyak berkaitan dengan persoalan hubungan kerja, seperti perselisihan hak dan PHK individual, bukan dalam skala besar. Pemerintah daerah, kata dia, terus memantau situasi bersama pelaku industri dan lembaga penempatan tenaga kerja untuk mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan.
Aidy juga menyinggung isu PHK yang sempat mencuat di sektor perhotelan. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari asosiasi usaha maupun pelaku industri. “Kami sudah berkoordinasi dengan asosiasi hotel dan pengusaha, dan sejauh ini belum ada laporan,” ujarnya.
Ia menilai belum terjadinya PHK massal di NTB antara lain karena dunia usaha masih melakukan penyesuaian internal, termasuk terkait upah dan perjanjian kerja. Selain itu, sektor pariwisata di NTB dinilai belum mengalami kontraksi yang signifikan.
Meski demikian, pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi jika situasi memburuk. Aidy mengatakan kebijakan akan dibahas bersama pimpinan daerah dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan ketenagakerjaan. “Kami tidak bisa bekerja sendiri, tentu akan ada koordinasi untuk menentukan langkah terbaik,” ucapnya.
Ia mengimbau perusahaan agar tidak terburu-buru mengambil langkah PHK. Menurutnya, dialog dengan pekerja perlu dikedepankan untuk mencari skema penyesuaian yang tidak berujung pada kehilangan pekerjaan. “Lebih baik ada penyesuaian daripada PHK, karena dampaknya bisa menambah pengangguran baru,” katanya.
Di sisi lain, Aidy menyebut kondisi fiskal daerah yang terbatas juga menjadi perhatian. Ia menyampaikan adanya kemungkinan evaluasi terhadap tenaga kerja di sektor pemerintahan, termasuk skema kerja tertentu, seiring penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.
Data Dinas Tenaga Kerja menunjukkan animo pencari kerja di NTB masih tinggi. Dari sekitar 120 ribu pelamar, baru sebagian kecil yang terserap, terutama di sektor luar negeri. “Yang tersalurkan baru sekitar 15–20 persen,” ujar Aidy.
Untuk menekan angka pengangguran, pemerintah daerah menyiapkan strategi perluasan kesempatan kerja, termasuk mendorong program magang ke luar negeri seperti Jepang serta penempatan pekerja migran ke sejumlah negara dengan skema pembiayaan yang lebih ringan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap tenang menghadapi situasi ekonomi saat ini. “Kita harus saling memahami kondisi dan melakukan penyesuaian, baik di sisi pekerja maupun perusahaan,” kata Aidy.
