Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai isu energi memiliki dimensi geopolitik dan kepentingan nasional yang tinggi sehingga memerlukan diplomasi tingkat kepala negara. Menurutnya, hal itu menjadi alasan diplomasi energi kemudian dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Jepang hingga Rusia.
“Isu energi tak dimungkiri memiliki dimensi geopolitik dan kepentingan nasional yang tinggi sehingga membutuhkan bobot diplomasi tingkat tinggi kepala negara untuk memperkuat posisi tawar Indonesia,” ujar Efriza kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 24 April 2026.
Efriza berpendapat, bila diplomasi hanya diwakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil, terdapat kekhawatiran masyarakat meragukan peluang keberhasilan upaya tersebut.
“Sebab untuk sekadar menanyakan ketahanan energi dalam domestik saja, komunikasi politik Bahlil sudah berkonotasi tingkat rendah,” tuturnya.
Ia juga menyinggung sejumlah isu energi yang sempat ramai di ruang publik, termasuk pembatasan distribusi gas LPG ke tingkat pengecer, yang menurutnya menjadi bahan perbincangan di media sosial.
“Yang akhirnya malah jadi olok-olok netizen, apalagi jika dipercayakan kepada Bahlil dan ternyata tidak berhasil, memungkinkan jadi bahan olok-olok,” kata Efriza.
