Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat seiring eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan dampak global, termasuk terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, di tengah spekulasi publik mengenai kemungkinan perang berskala besar.
Pakar hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., menilai konflik tersebut bukan sekadar persoalan militer sesaat, melainkan akumulasi rivalitas berkepanjangan yang berakar pada persoalan keamanan eksistensial antarnegara.
Menurut Dion, hubungan Israel dan Iran sejak lama berada dalam kondisi saling mengancam secara fundamental. Ia menjelaskan, dalam konsep keamanan ontologis, kedua negara sulit mencapai rasa aman selama masing-masing masih memandang pihak lain sebagai ancaman utama terhadap eksistensi negara.
“Iran itu ancaman bagi Israel, Israel juga ancaman bagi Iran. Selama kamu ada, aku tidak akan merasa aman. Jadi konflik seperti ini akan terus ada karena persoalan keamanannya sudah pada level eksistensial,” ujarnya pada 2 Maret.
Dion menilai, karakter konflik yang struktural membuatnya tidak mudah diselesaikan hanya melalui kesepakatan jangka pendek.
Terkait eskalasi terbaru, Dion menyebut kebuntuan negosiasi nuklir antara Iran dan Washington sebagai salah satu pemicu. Dialog yang berlangsung sejak tahun sebelumnya, kata dia, kembali menemui jalan buntu hingga terjadi serangan terhadap fasilitas pengembangan nuklir Iran di tengah proses diplomasi.
Ia menyatakan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak semata dipengaruhi isu pengayaan nuklir, tetapi juga tekanan keamanan kawasan. “Alasannya dua. Pertama soal pengayaan nuklir yang dikhawatirkan menjadi senjata. Kedua, Iran dianggap mengancam sekutu Amerika di Timur Tengah, terutama Israel dan basis militer Amerika di kawasan,” katanya.
Meski demikian, Dion mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan eskalasi ini akan berujung pada Perang Dunia Ketiga. “Banyak informasi yang beredar itu harus dicek dan ricek lagi. Tidak bisa langsung disimpulkan akan menjadi Perang Dunia Ketiga, karena proses menuju ke sana itu sangat kompleks,” ujarnya.
Dion menilai situasi menjadi semakin berbahaya setelah jalur energi strategis dunia di Selat Hormuz dilaporkan ditutup. Selat Hormuz merupakan salah satu rute distribusi minyak paling vital di dunia, sehingga penutupan jalur tersebut dinilai berpotensi memicu guncangan ekonomi global yang dampaknya dapat menjalar hingga negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Kalau Selat Hormuz ditutup, ekonomi dunia pasti terguncang. Kalau ekonomi negara besar terganggu, biasanya kebijakan luar negeri mereka menjadi lebih agresif,” kata Dion.
Ia menjelaskan, gangguan pada arus distribusi energi internasional dapat mendorong lonjakan harga minyak dunia. Dampaknya, menurut Dion, berpotensi terasa pada kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok di Indonesia. “Harga BBM pasti akan naik dalam beberapa waktu ke depan. Kalau BBM naik, harga bahan pokok ikut naik. Kalau itu terjadi, inflasi tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Di sisi lain, Dion turut mengkritisi tawaran mediasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dalam teori resolusi konflik, mediasi sulit dilakukan selama kekerasan dan pertempuran masih berlangsung. “Mediator itu hadir setelah kekerasan berhenti. Kalau pertempuran masih berjalan, secara teori resolusi konflik tidak rasional menawarkan mediasi,” katanya.
Dion juga menyoroti posisi diplomatik Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BOP) pasca serangan terhadap Iran. Ia menilai kredibilitas forum perdamaian perlu diukur dari konsistensi tindakan para anggotanya. “Indonesia harus mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace. Bagaimana mungkin lembaga yang mengklaim membawa perdamaian justru dipimpin negara yang menyerang pihak lain di tengah negosiasi? Itu tidak mencerminkan perdamaian,” ujarnya.
Menurut Dion, Indonesia perlu mengambil sikap diplomatik yang lebih tegas terhadap pelanggaran hukum internasional. “Indonesia harus berani bersikap tegas dan tidak boleh takut terintimidasi. Kalau hukum internasional terus diinjak-injak, tinggal menunggu waktu negara lain juga bisa menjadi korban,” pungkasnya.
Ia menekankan, konflik di Timur Tengah bukan hanya isu regional, melainkan berpotensi membawa implikasi langsung bagi perekonomian nasional. Risiko yang disebutnya mencakup lonjakan harga energi, inflasi, hingga tekanan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi ekonomi dan strategi diplomasi yang terukur.
