Asia Pasifik disebut tengah memasuki fase baru pembangunan di tengah tekanan ekonomi global yang kian terakumulasi, mulai dari gejolak energi, perlambatan pertumbuhan, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik. Kawasan ini masih bertahan sebagai salah satu poros utama perekonomian dunia, namun perubahan terlihat pada cara negara-negara menjaga keseimbangan ekonomi, tidak semata mengejar laju pertumbuhan.
Seiring risiko yang semakin saling terhubung, guncangan pada satu sektor dinilai dapat cepat menjalar ke sektor lain, melintasi batas negara, dan mempersempit ruang kebijakan nasional. Dalam situasi tersebut, stabilitas kawasan dinilai tidak lagi cukup ditopang oleh pendekatan domestik, melainkan memerlukan koordinasi yang lebih erat antarnegara.
Kebutuhan itu mengemuka dalam pertemuan ke-82 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) yang digelar pada 20–24 April 2026 di Bangkok, Thailand. Forum tersebut mengangkat tema “Leaving no one behind: advancing a society for all ages in Asia and the Pacific”, yang menekankan pentingnya pembangunan inklusif lintas generasi.
Tema itu dipandang mencerminkan pergeseran pendekatan kawasan, dari fokus pada pertumbuhan ekonomi menuju upaya memastikan manfaat pembangunan lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok masyarakat.
Duta Besar Indonesia untuk Thailand merangkap Komisi Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCAP) Hari Prabowo menyampaikan pandangan bahwa agenda pembangunan global perlu ditempatkan dalam horizon yang lebih panjang. Menurutnya, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 menjadi fondasi awal, sementara pembahasan kawasan perlu mulai bergerak menuju kerangka pasca-2030 yang lebih adaptif terhadap dinamika global.
Dari perspektif Indonesia, Asia Pasifik tidak hanya berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga memiliki potensi untuk ikut membentuk arah baru agenda pembangunan global yang lebih inklusif. Dalam kerangka tersebut, prinsip “tidak meninggalkan siapa pun” disebut menjadi dasar utama kebijakan pembangunan dan perlu tercermin dalam kebijakan yang menjangkau kelompok rentan serta memberikan dampak nyata di tingkat masyarakat.
Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas negara dan lintas generasi sebagai elemen kunci untuk memastikan pembangunan tetap inklusif di tengah dunia yang semakin saling terhubung. Sejalan dengan itu, Indonesia menegaskan peran UNESCAP bukan hanya sebagai forum teknis, melainkan ruang strategis untuk memperkuat multilateralisme dan mendorong pembangunan kawasan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
