Presiden Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat tentang bahaya ketergantungan impor, terutama untuk komoditas pangan, di tengah konflik global yang masih bergejolak. Ia menilai pasokan pangan dalam negeri dapat ikut terancam apabila Indonesia terlalu bergantung pada impor dari negara-negara yang sedang dilanda tensi geopolitik.
Prabowo mencontohkan konflik antara Thailand dan Kamboja. Pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia kerap mengimpor beras dari kedua negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun, konflik berkepanjangan di antara keduanya dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok dan suplai beras apabila ketergantungan impor terus berlanjut.
“Sekarang, Thailand dan Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, kemudian meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik?” ujar Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun, Selasa (6/1).
Selain konflik geopolitik, Prabowo juga menyinggung pengalaman pada masa pandemi COVID-19 ketika sejumlah negara pengekspor pangan menutup ekspor demi mengamankan kebutuhan domestik masing-masing. Kondisi itu, menurutnya, membuat banyak negara, termasuk Indonesia, kesulitan mengimpor pangan meski memiliki kemampuan finansial.
Karena itu, Prabowo menegaskan target swasembada pangan yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai tepat dan relevan untuk menghadapi ketidakpastian global. Ia menyebut swasembada pangan sebagai bagian dari Strategi Transformasi Nasional yang disusun secara tertulis, terukur, dan berbasis kajian jangka panjang untuk memperkuat kemandirian bangsa.
“Bangsa indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdikari, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bilamana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyat,” kata Prabowo, seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan Indonesia telah mampu menghindari risiko tersebut setelah berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun lalu. Ia menyebut capaian itu dibuktikan dengan jumlah cadangan beras pemerintah sekitar 3 juta ton per 31 Desember 2025.
“Dan saya juga cukup merasa besar hati, bangga, bahwa hari ini cadangan beras di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Indonesia,” tutupnya.
