Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk merespons potensi gejolak ekonomi global yang dipicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Salah satu fokus yang dibahas adalah efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional, termasuk opsi bekerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai pertimbangan.
Rencana tersebut mengemuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Pemerintah menilai fluktuasi harga minyak mentah dunia berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian domestik, termasuk risiko kenaikan harga komoditas pangan. Karena itu, pemerintah menekankan perlunya langkah antisipatif untuk mengendalikan konsumsi energi.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan pemerintah tidak dapat berasumsi situasi akan tetap aman tanpa upaya konkret. Ia menekankan pentingnya tindakan pencegahan, salah satunya melalui penekanan konsumsi BBM. Prabowo juga menyampaikan bahwa meski Indonesia patut bersyukur atas kondisi yang dinilai stabil, hal itu tidak menjadi alasan untuk mengabaikan penghematan energi.
Dalam pembahasan kabinet, sejumlah contoh kebijakan dari negara lain turut disinggung. Thailand dan Vietnam disebut mendorong sebagian sektor pegawai menerapkan skema WFH untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar. Filipina dikabarkan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan untuk instansi pemerintah, disertai pembatasan perjalanan dinas dan aktivitas pemerintahan tertentu sebagai bagian dari efisiensi energi. Sementara Pakistan disebut menerapkan langkah penghematan yang lebih ketat, yang turut dipaparkan dalam sesi kabinet.
Jika kebijakan efisiensi BBM diterapkan secara luas, dampaknya dinilai dapat mengubah pola mobilitas dan cara kerja masyarakat. Dari sisi ekonomi, langkah ini disebut berpotensi membantu menekan inflasi serta menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global, namun juga menuntut penyesuaian dari sektor bisnis dan masyarakat.
WFH, misalnya, dapat mendorong digitalisasi dan efisiensi operasional, tetapi juga memerlukan kesiapan infrastruktur dan adaptasi budaya kerja. Pemerintah disebut masih akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan final agar kebijakan yang ditempuh efektif dan tidak menimbulkan gangguan yang tidak diinginkan.
